Langkah PDI-P Adukan Kasus Harun Masiku ke Dewas KPK Dinilai Berlebihan

Kompas.com - 17/01/2020, 16:10 WIB
Koordinator Tim Hukum DPP PDIP I Wayan Sudirta (kanan) berjalan menuju ruang pengaduan masyarakat setibanya di gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Kedatangan Tim Hukum DPP PDIP tersebut untuk melapor kepada Dewan Pengawas KPK terkait kasus dugaan suap yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoKoordinator Tim Hukum DPP PDIP I Wayan Sudirta (kanan) berjalan menuju ruang pengaduan masyarakat setibanya di gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Kedatangan Tim Hukum DPP PDIP tersebut untuk melapor kepada Dewan Pengawas KPK terkait kasus dugaan suap yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah PDI Perjuangan ( PDI-P) yang membentuk tim hukum hingga melapor ke Dewan Pengawas KPK terkait kasus suap yang melibatkan eks caleg PDI-P Harun Masiku menuai kritik.

Ketua Pusat Kajian Antikorupsi UGM Oce Madril menilai langkah PDI-P tersebut merupakan bentuk respons berlebihan atas penetapan Harun sebagai tersangka.

"Ini respons terhadap kasus yang menimpa salah satu dari kader mereka, jadi boleh jadi responsnya kayak begini. Respons pergi ke Dewan Pengawas, kemudian ke KPU, ini respons-respons yang bisa dikatakan mungkin berlebihan," kata Oce kepada Kompas.com, Jumat (17/1/2020).

Baca juga: Pilkada Solo, Achmad Purnomo Mengaku Terima Apa Pun Keputusan DPP PDI-P

Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM), Oce Madril. KOMPAS.com/ AHMAD WINARNO Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM), Oce Madril.
Oce menuturkan, Tim Hukum PDI-P memang berhak melaporkan hal-hal yang mereka nilai janggal dalam penanganan kasus Harun ini ke Dewan Pengawas KPK.

Namun, ia berpendapat PDI-P sebaiknya menempuh jalur hukum yang sudah ada seperti mekanisme praperadilan ketimbang melakukan manuver dengan mengadu ke Dewan Pengawas KPK.

"Lebih baik melalui upaya hukum yang sudah ada, misalnya praperadilan. Nah kalau nanti kasusnya berlanjut di perdidangan, mereka bisa membela diri di persidangan. Kalau sekarang ke KPU, Polri, mau ngapain?" kata Oce.

Diberitakan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P membentuk tim hukum untuk menyikapi polemik pergantian anggota DPR yang berujung pada penetapan tersangka kadernya, Harun Masiku, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hingga Jumat hari ini, tim tersebut telah menyambangi sejumlah institusi mulai dari KPU, Dewan Pers, hingga melayangkan laporan ke Dewan Pengawas KPK.

Anggota Tim Hukum PDI-P I Wayan Sudirta mengatakan, ada tujuh poin yang diadukan ke Dewan Pengawas, salah satunya terkait kabar adanya penggeledahan atau penyegelan di Kantor DPP PDI-P.

"Kami menyerahkan sebuah surat yang berisi sekitar tujuh poin. Poin pertama kami menekankan apa bedanya penyidikan dan penyelidikan. Apa bedanya? Penyelidikan adalah pengumpulan bukti-bukti, penyidikan kalo sudah ada tersangka," kata Wayan di Gedung ACLC KPK, Kamis (16/1/2020).

Baca juga: KPK Terhambat Geledah Kantor PDI-P, Ini Kata Jokowi

Wayan menyampaikan perbedaan penyidikan dan penyelidikan itu berkaitan dengan pengakuannya bahwa ada tim KPK yang datang ke Kantor DPP PDI-P sambil membawa surat izin penggeledahan pada Kamis (9/1/2020) pagi lalu.

Padahal, menurut Wayan, KPK seharusnya belum bisa melakukan penggeledahan marena ketika itu penyidikan belum dimulai dan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Kalau dia kibas-kibas bawa surat penggeledshan pasti patut dipertanyakan surat bener dianggap surat penggeledahan atau tidak," ujar Wayan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Nasional
Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan 'New Normal'

Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan "New Normal"

Nasional
Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Nasional
Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Nasional
Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Nasional
Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Nasional
KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

Nasional
'New Normal' Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

"New Normal" Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

Nasional
Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Nasional
Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Nasional
Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Nasional
Protokol 'New Normal' Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Protokol "New Normal" Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Nasional
Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Nasional
Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Nasional
CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X