Parpol Koalisi Jokowi Disebut Pilih Panja Dibanding Pansus Jiwasraya

Kompas.com - 17/01/2020, 13:51 WIB
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani tiba di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariSekretaris Jenderal PPP Arsul Sani tiba di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PPP Arsul Sani mengklaim seluruh partai koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo sepakat tidak membentuk panitia khusus ( pansus) di DPR RI untuk mengawasi kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Ia mengatakan, partai koalisi Jokowi telah satu suara bahwa pengawasan kasus Jiwasraya saat ini cukup melalui panitia kerja (panja) di komisi-komisi tertentu.

"Partai-partai koalisi pemerintah, termasuk Gerindra, bicara antarkami bahwa karena ini pemerintah punya rencana menyelesaikan, maka kita tidak bikin pansus dulu. Kami coba selesaikan melalui panja dulu," kata Arsul kepada wartawan, Jumat (17/1/2020).

Baca juga: Fraksi Gerindra Masih Kaji Urgensi Panja atau Pansus Jiwasraya

Arsul mengatakan, kesepakatan soal pembentukan Panja Jiwasraya itu akhirnya diputuskan partai koalisi Jokowi setelah ada pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa (14/1/2020).

Namun, Arsul menegaskan pembentukan panja itu bukan atas perintah Jokowi. Menurut dia, setelah mendengarkan penjelasan dari Jokowi soal penanganan kasus Jiwasraya, partai koalisi menyatakan pembentukan pansus tidak diperlukan.

Maka, disepakatilah supaya komisi terkait, yaitu Komisi III, Komisi VI dan Komisi XI membentuk Panja Jiwasraya.

Baca juga: Demokrat Dorong Pembentukan Pansus Jiwasraya dan Penggunaan Hak Angket

"Panja tentu kemungkinan di Komisi VI, di Komisi XI kan juga bisa ada panja pengawasan sektor jasa keuangan atau lembaga keuangan atau lembaga keuangan nonbank. Di Komisi III juga bisa nanti ada panja penegakan hukum," ujar Arsul.

Ia mengatakan, keputusan ini dianggap jalan keluar terbaik bagi DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan tanpa menambah kegaduhan.

"Kan begitu saja sudah. Jadi enggak gaduh, tapi fungsi-fungsi pengawasan DPR masih bisa dijalankan," kata dia.

Demokrat dan PKS Tetap Dorong Pansus

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendorong komisi terkait, yaitu Komisi III, Komisi VI dan Komisi XI untuk membentuk Panja Jiwasraya.

Baca juga: Ribut-ribut Panja Vs Pansus Jiwasraya di DPR, Apa Bedanya?

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X