Khofifah Minta Firli Berikan Materi Antikorupsi ke Calon Kepala Daerah

Kompas.com - 17/01/2020, 12:02 WIB
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, saat mengunjungi korban banjir di Dusun Balong, Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, Rabu (8/1/2020) petang. KOMPAS.COM/MOH. SYAFIÍGubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, saat mengunjungi korban banjir di Dusun Balong, Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, Rabu (8/1/2020) petang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan berkoordinasi dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Firli Bahuri dalam rangka persiapan Pilkada 2020.

Khofifah meminta KPK memberikan materi-materi antikorupsi kepada calon kepala daerah yang akan berlaga pada Pilkada 2020.

"Kami melakukan koordinasi cukup intensif terutama dengan Polda Jatim, Kodam. Kita lakukan komunikasi, bahkan kami juga mengkomunikasikan dengan Pak Ketua KPK," ujar Khofifah di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020).

Baca juga: Bertemu Mendagri, Khofifah Bahas Pembangunan Sejumlah Daerah di Jatim

"Jika nanti mereka (calon kepala daerah) sudah fix mendaftar di KPUD dan sudah diumumkan sebagai calon walikota atau bupati, maka kita akan meminta ke Pak Ketua KPK berkenan hadir untuk memberikan briefing penguatan (materi antikorupsi)," lanjut dia.

Di Jawa Timur sendiri, ada 19 daerah yang akan menggelar pilkada pada 2020. Antara lain Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember.

Sehingga nantinya, ada 19 pasangan calon kepala daerah yang akan mendapatkan penguatan materi dari Ketua KPK.

Baca juga: Tutup Celah Korupsi, Khofifah Bentuk Biro Khusus Pengadaan Barang dan Jasa

Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan perkembangan persiapan pilkada di Jatim. Antara lain, persiapan keamanan dan pemetaan daerah rawan.

"Beberapa titik di tingkat kabupaten, ada yang kemungkinan kecamatan tertentu, desa tertentu, peta-peta itu ada secara detail di Polda Jatim," ujar Khofifah.

"Kalau persiapan, sebetulnya Pemprov lebih kepada membangun suasana yang kondusif. Kemudian KPUD persiapan secara teknis, kemudian Bawaslu. komunikasi di antara Forkopimda, Bawaslu, KPUD sangat kondusif," tambah dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X