Khofifah Minta Firli Berikan Materi Antikorupsi ke Calon Kepala Daerah

Kompas.com - 17/01/2020, 12:02 WIB
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, saat mengunjungi korban banjir di Dusun Balong, Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, Rabu (8/1/2020) petang. KOMPAS.COM/MOH. SYAFIÍGubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, saat mengunjungi korban banjir di Dusun Balong, Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, Rabu (8/1/2020) petang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan berkoordinasi dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Firli Bahuri dalam rangka persiapan Pilkada 2020.

Khofifah meminta KPK memberikan materi-materi antikorupsi kepada calon kepala daerah yang akan berlaga pada Pilkada 2020.

"Kami melakukan koordinasi cukup intensif terutama dengan Polda Jatim, Kodam. Kita lakukan komunikasi, bahkan kami juga mengkomunikasikan dengan Pak Ketua KPK," ujar Khofifah di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020).

Baca juga: Bertemu Mendagri, Khofifah Bahas Pembangunan Sejumlah Daerah di Jatim

"Jika nanti mereka (calon kepala daerah) sudah fix mendaftar di KPUD dan sudah diumumkan sebagai calon walikota atau bupati, maka kita akan meminta ke Pak Ketua KPK berkenan hadir untuk memberikan briefing penguatan (materi antikorupsi)," lanjut dia.

Di Jawa Timur sendiri, ada 19 daerah yang akan menggelar pilkada pada 2020. Antara lain Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember.

Sehingga nantinya, ada 19 pasangan calon kepala daerah yang akan mendapatkan penguatan materi dari Ketua KPK.

Baca juga: Tutup Celah Korupsi, Khofifah Bentuk Biro Khusus Pengadaan Barang dan Jasa

Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan perkembangan persiapan pilkada di Jatim. Antara lain, persiapan keamanan dan pemetaan daerah rawan.

"Beberapa titik di tingkat kabupaten, ada yang kemungkinan kecamatan tertentu, desa tertentu, peta-peta itu ada secara detail di Polda Jatim," ujar Khofifah.

"Kalau persiapan, sebetulnya Pemprov lebih kepada membangun suasana yang kondusif. Kemudian KPUD persiapan secara teknis, kemudian Bawaslu. komunikasi di antara Forkopimda, Bawaslu, KPUD sangat kondusif," tambah dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Nasional
[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

Nasional
BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

Nasional
85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

Nasional
Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Nasional
BNN Soroti Sindikat Narkoba Jaringan Iran yang Kembali Aktif di Tengah Pandemi

BNN Soroti Sindikat Narkoba Jaringan Iran yang Kembali Aktif di Tengah Pandemi

Nasional
Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Nasional
551 Pasien Covid-19 Tercatat Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Sejak 2 Maret

551 Pasien Covid-19 Tercatat Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Sejak 2 Maret

Nasional
Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X