Rancang "Masterplan" Ibu Kota Baru, Pemerintah Libatkan Konsultan Internasional

Kompas.com - 16/01/2020, 18:22 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.

JAKARTA, KOMPAS.com – Penyusunan pra-masterplan ibu kota baru telah selesai. Pemerintah segera membawa pra-masterplan tersebut ke level internasional untuk dirancang menjadi masterplan.

“Sekarang masuk ke masterplan dan ini international bidding melibatkan dari konsultan-konsultan kelas dunia,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa seperti dilansir dari laman Setkab.go.id, Kamis (16/1/2020).

Baca juga: Ingin Bangun Trust, Alasan Jokowi Libatkan Asing jadi Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru

Ia mengklaim, sudah cukup banyak international bidding yang tertarik untuk ikut dalam penyusunan masterplan. Meski demikian, hingga kini proses penawaran (bidding) masih terus berlangsung.

Ia menambahkan, pemerintah telah mengantongi gagasan urban desain yang akan diterapkan di calon ibu kota baru yang akan pindah ke wilayah Penajam Passer Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur itu.

Hanya saja, masih ada sejumlah hal yang harus diperbaiki di dalam gagasan urban desain tersebut.

“Dan sekarang akan lebih didetailkan pada waktu masterplan, misalnya bagaimana posisi Samarinda kemudian Balikpapan, Tenggarong seperti apa nanti posisinya terhadap ibu kota negara,” ucap Suharso.

Baca juga: Kepala Bappenas Klaim Naskah Akademik dan RUU Ibu Kota Baru Rampung

Sebelumnya, saat memberikan sambutan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta, Kamis (16/1/2020), Presiden Joko Widodo memberikan sedikit bocoran tentang desain ibu kota baru melalui tayangan video.

“Sangat hijau. Green City. Smart City. Compact City. Autonomous City,” kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, di lokasi ibu kota baru nantinya tidak boleh beroperasi kendaraan konvensional.

Sebagai moda transportasi, nantiny hanya kendaraan jenis autonomous vehicle dan electric vehicle saja yang boleh beroperasi.

“Selain itu tidak boleh,” kata Jokowi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X