Rancang "Masterplan" Ibu Kota Baru, Pemerintah Libatkan Konsultan Internasional

Kompas.com - 16/01/2020, 18:22 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.

JAKARTA, KOMPAS.com – Penyusunan pra-masterplan ibu kota baru telah selesai. Pemerintah segera membawa pra-masterplan tersebut ke level internasional untuk dirancang menjadi masterplan.

“Sekarang masuk ke masterplan dan ini international bidding melibatkan dari konsultan-konsultan kelas dunia,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa seperti dilansir dari laman Setkab.go.id, Kamis (16/1/2020).

Baca juga: Ingin Bangun Trust, Alasan Jokowi Libatkan Asing jadi Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru

Ia mengklaim, sudah cukup banyak international bidding yang tertarik untuk ikut dalam penyusunan masterplan. Meski demikian, hingga kini proses penawaran (bidding) masih terus berlangsung.

Ia menambahkan, pemerintah telah mengantongi gagasan urban desain yang akan diterapkan di calon ibu kota baru yang akan pindah ke wilayah Penajam Passer Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur itu.

Hanya saja, masih ada sejumlah hal yang harus diperbaiki di dalam gagasan urban desain tersebut.

“Dan sekarang akan lebih didetailkan pada waktu masterplan, misalnya bagaimana posisi Samarinda kemudian Balikpapan, Tenggarong seperti apa nanti posisinya terhadap ibu kota negara,” ucap Suharso.

Baca juga: Kepala Bappenas Klaim Naskah Akademik dan RUU Ibu Kota Baru Rampung

Sebelumnya, saat memberikan sambutan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta, Kamis (16/1/2020), Presiden Joko Widodo memberikan sedikit bocoran tentang desain ibu kota baru melalui tayangan video.

“Sangat hijau. Green City. Smart City. Compact City. Autonomous City,” kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, di lokasi ibu kota baru nantinya tidak boleh beroperasi kendaraan konvensional.

Sebagai moda transportasi, nantiny hanya kendaraan jenis autonomous vehicle dan electric vehicle saja yang boleh beroperasi.

“Selain itu tidak boleh,” kata Jokowi.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Minta KPU Atur Pelanggaran Protokol Covid-19

Mendagri Minta KPU Atur Pelanggaran Protokol Covid-19

Nasional
Mendes Sebut Peraturan Prioritas Dana Desa Dikeluarkan Mengacu pada Amanat Presiden

Mendes Sebut Peraturan Prioritas Dana Desa Dikeluarkan Mengacu pada Amanat Presiden

Nasional
UPDATE 21 September: Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 2.950.173

UPDATE 21 September: Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 2.950.173

Nasional
Polisi Janji Tindak Tegas Pelanggar Maklumat Kapolri soal Pilkada

Polisi Janji Tindak Tegas Pelanggar Maklumat Kapolri soal Pilkada

Nasional
PP Muhammadiyah Minta DPR Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

PP Muhammadiyah Minta DPR Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
UPDATE 21 September: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 31 Provinsi, DKI Catat Penambahan Tertinggi

UPDATE 21 September: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 31 Provinsi, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Ini Alasan Polri Tak Hadiri Sidang Praperadilan Irjen Napoleon

Ini Alasan Polri Tak Hadiri Sidang Praperadilan Irjen Napoleon

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Partisipasi Pemilih Bisa Turun jika Paksakan Pilkada Saat Pandemi

Jusuf Kalla Sebut Partisipasi Pemilih Bisa Turun jika Paksakan Pilkada Saat Pandemi

Nasional
UPDATE 21 September: Tambah 124, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Mencapai 9.677 Orang

UPDATE 21 September: Tambah 124, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Mencapai 9.677 Orang

Nasional
Waketum PKB: Pilkada Tidak Perlu Ditunda, Rakyat Akan Menderita

Waketum PKB: Pilkada Tidak Perlu Ditunda, Rakyat Akan Menderita

Nasional
KPU akan Batasi Jumlah Akun Medsos Kampanye Peserta Pilkada 2020

KPU akan Batasi Jumlah Akun Medsos Kampanye Peserta Pilkada 2020

Nasional
UPDATE: 21 September: Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Mencapai 180.797

UPDATE: 21 September: Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Mencapai 180.797

Nasional
Bertambah 4.176, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian Covid-19 Tertinggi

Bertambah 4.176, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian Covid-19 Tertinggi

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Terbitkan Perppu untuk Perkuat Protokol Kesehatan dalam Pilkada

Ketua MPR Minta Pemerintah Terbitkan Perppu untuk Perkuat Protokol Kesehatan dalam Pilkada

Nasional
Ini Tiga Menteri Jokowi yang Positif Covid-19

Ini Tiga Menteri Jokowi yang Positif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X