Komnas HAM Minta Jaksa Agung Periksa Kembali Berkas Penyelidikan Kasus Semanggi I dan II

Kompas.com - 16/01/2020, 17:54 WIB
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (31/5/2019) KOMPAS.com/Ryana AryaditaKomisioner Komnas HAM Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (31/5/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) Choirul Anam meminta Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin memeriksa kembali informasi terkait kasus peristiwa Semanggi I dan II.

Pasalnya, Burhanuddin menyebut dua peristiwa tersebut bukanlah pelanggaran HAM berat.

"Ada baiknya Kejaksaan Agung memeriksa kembali informasi yang diperoleh, dan melakukan klarifikasi," ungkap Anam melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Kamis (16/1/2020).

Baca juga: Jaksa Agung: Peristiwa Semanggi I dan II Bukan Pelanggaran HAM Berat

Menurut Anam, kedua kasus itu termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Sebab, kasus tersebut termasuk dalam berkas penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM.

Berkas tersebut juga telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

"Kasus ini masuk dalam berkas laporan penyelidikan pro-justicia Komnas HAM untuk Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II," tuturnya.

Baca juga: Jaksa Agung Sebut Penuntasan Kasus 1965, Semanggi I dan II Terhambat Rekomendasi DPR

Anam berpandangan bahwa pernyataan Jaksa Agung tersebut bertentangan dengan janji Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat.

Menurutnya, Komnas HAM masih berpegang pada pernyataan Jokowi bahwa kasus pelanggaran HAM berat akan diselesaikan melalui jalur hukum.

Ia mengatakan bahwa hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu Komnas HAM pada 2018.

"Komnas HAM masih berpegang teguh pada apa yang dinyatakan oleh presiden kepada Komnas HAM ketika bertemu pada 2018, termasuk dalam pidato kenegaraan beliau pada Agustus 2018, bahwa kasus pelanggaran HAM berat akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku," kata dia.

Baca juga: Mengenang Tragedi Semanggi I, Upaya Menuntut Penyelesaian Pelanggaran HAM

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, peristiwa Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat.

Hal ini disampaikan Burhanuddin, dalam rapat kerja dengan Komisi III pada pemaparan terkait perkembangan penanganan kasus HAM.

"Peristiwa Semanggi I, Semanggi II, telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat," kata Burhanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Kendati demikian, Burhanuddin tak menyebutkan, kapan rapat paripurna DPR yang secara resmi menyatakan peristiwa Semanggi I dan II tak termasuk pelanggaran HAM berat.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, DPR periode 1999-2004 pernah merekomendasikan Peristiwa Semanggi I dan II tidak termasuk dalam kategori pelanggaran berat HAM.

Rekomendasi itu berbeda dengan hasil penyelidikan KPP HAM Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II yang menyatakan sebaliknya.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

Nasional
UPDATE:  Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

UPDATE: Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

Nasional
LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

Nasional
Antisipasi Lonjakan Pasien, Satgas Covid-19 Siapkan Tower 4 Wisma Atlet

Antisipasi Lonjakan Pasien, Satgas Covid-19 Siapkan Tower 4 Wisma Atlet

Nasional
Banyak Pejabat Positif Covid-19, Pemerintah Dinilai Belum Siap Hadapi Pandemi

Banyak Pejabat Positif Covid-19, Pemerintah Dinilai Belum Siap Hadapi Pandemi

Nasional
Politisi Nasdem: Ahok Punya Wewenang di Pertamina, Harusnya Selesaikan Masalah di Internal

Politisi Nasdem: Ahok Punya Wewenang di Pertamina, Harusnya Selesaikan Masalah di Internal

Nasional
Meski Catat Rekor Harian Tinggi, Epidemiologi Sebut Indonesia Belum Capai Puncak Pandemi

Meski Catat Rekor Harian Tinggi, Epidemiologi Sebut Indonesia Belum Capai Puncak Pandemi

Nasional
Keterwakilan Perempuan di Struktur Kepengurusan Gerindra yang Baru 33,56 Persen

Keterwakilan Perempuan di Struktur Kepengurusan Gerindra yang Baru 33,56 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X