Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/01/2020, 17:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam meminta Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin memeriksa kembali informasi terkait kasus peristiwa Semanggi I dan II.

Pasalnya, Burhanuddin menyebut dua peristiwa tersebut bukanlah pelanggaran HAM berat.

"Ada baiknya Kejaksaan Agung memeriksa kembali informasi yang diperoleh, dan melakukan klarifikasi," ungkap Anam melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Kamis (16/1/2020).

Baca juga: Jaksa Agung: Peristiwa Semanggi I dan II Bukan Pelanggaran HAM Berat

Menurut Anam, kedua kasus itu termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Sebab, kasus tersebut termasuk dalam berkas penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM.

Berkas tersebut juga telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

"Kasus ini masuk dalam berkas laporan penyelidikan pro-justicia Komnas HAM untuk Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II," tuturnya.

Baca juga: Jaksa Agung Sebut Penuntasan Kasus 1965, Semanggi I dan II Terhambat Rekomendasi DPR

Anam berpandangan bahwa pernyataan Jaksa Agung tersebut bertentangan dengan janji Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat.

Menurutnya, Komnas HAM masih berpegang pada pernyataan Jokowi bahwa kasus pelanggaran HAM berat akan diselesaikan melalui jalur hukum.

Ia mengatakan bahwa hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu Komnas HAM pada 2018.

"Komnas HAM masih berpegang teguh pada apa yang dinyatakan oleh presiden kepada Komnas HAM ketika bertemu pada 2018, termasuk dalam pidato kenegaraan beliau pada Agustus 2018, bahwa kasus pelanggaran HAM berat akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku," kata dia.

Baca juga: Mengenang Tragedi Semanggi I, Upaya Menuntut Penyelesaian Pelanggaran HAM

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, peristiwa Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat.

Hal ini disampaikan Burhanuddin, dalam rapat kerja dengan Komisi III pada pemaparan terkait perkembangan penanganan kasus HAM.

"Peristiwa Semanggi I, Semanggi II, telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat," kata Burhanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Kendati demikian, Burhanuddin tak menyebutkan, kapan rapat paripurna DPR yang secara resmi menyatakan peristiwa Semanggi I dan II tak termasuk pelanggaran HAM berat.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, DPR periode 1999-2004 pernah merekomendasikan Peristiwa Semanggi I dan II tidak termasuk dalam kategori pelanggaran berat HAM.

Rekomendasi itu berbeda dengan hasil penyelidikan KPP HAM Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II yang menyatakan sebaliknya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Nasional
Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Nasional
Usul Mendagri Supaya Kepala Daerah Tak Diselidiki Dinilai Tak Sesuai UU

Usul Mendagri Supaya Kepala Daerah Tak Diselidiki Dinilai Tak Sesuai UU

Nasional
KSAD Dudung Perintahkan Pasukan Evakuasi Korban Banjir dan Longsor di Manado

KSAD Dudung Perintahkan Pasukan Evakuasi Korban Banjir dan Longsor di Manado

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Bukan Solusi Polarisasi Usai Pilkades

Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Bukan Solusi Polarisasi Usai Pilkades

Nasional
Bareskrim Akan Panggil Para Influencer Pekan Depan, Salah Satunya Pembuat Konten Mandi Lumpur

Bareskrim Akan Panggil Para Influencer Pekan Depan, Salah Satunya Pembuat Konten Mandi Lumpur

Nasional
Mendagri Sebut Program Kepala Daerah Mandek Akibat Penyelidikan, ICW: Jangan Cari-cari Alasan

Mendagri Sebut Program Kepala Daerah Mandek Akibat Penyelidikan, ICW: Jangan Cari-cari Alasan

Nasional
Beri Contoh soal Sisi Gelap Politik, Hasto PDI-P Singgung Kinerja Mentan

Beri Contoh soal Sisi Gelap Politik, Hasto PDI-P Singgung Kinerja Mentan

Nasional
Kemenkes Siapkan Teknis Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 6 Bulan ke Atas

Kemenkes Siapkan Teknis Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 6 Bulan ke Atas

Nasional
Soal Pertemuan Jokowi-Paloh, Nasdem: Bagai Kakak-adik yang 3 Bulan Tak Komunikasi

Soal Pertemuan Jokowi-Paloh, Nasdem: Bagai Kakak-adik yang 3 Bulan Tak Komunikasi

Nasional
ICW Waspadai Wacana Jabatan Kades 9 Tahun Jadi Celah Presiden 3 Periode

ICW Waspadai Wacana Jabatan Kades 9 Tahun Jadi Celah Presiden 3 Periode

Nasional
Surya Paloh Bertemu Jokowi, PDI-P Wanti-wanti Dialog Tak Disalahgunakan untuk Kepentingan Politik Sesaat

Surya Paloh Bertemu Jokowi, PDI-P Wanti-wanti Dialog Tak Disalahgunakan untuk Kepentingan Politik Sesaat

Nasional
ICW Minta Mendagri Benahi Logika soal Usul Kepala Daerah Tak Diselidiki

ICW Minta Mendagri Benahi Logika soal Usul Kepala Daerah Tak Diselidiki

Nasional
Sudirman Said Sebut Pembentukan Koalisi Perubahan Tinggal Tunggu Keputusan PKS

Sudirman Said Sebut Pembentukan Koalisi Perubahan Tinggal Tunggu Keputusan PKS

Nasional
KPK Sebut Lukas Enembe Tolak Kontrol di RSPAD: Hanya Mau Berobat ke Singapura

KPK Sebut Lukas Enembe Tolak Kontrol di RSPAD: Hanya Mau Berobat ke Singapura

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.