Fraksi Gerindra Masih Kaji Urgensi Panja atau Pansus Jiwasraya

Kompas.com - 16/01/2020, 17:23 WIB
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Desmond J Mahesa di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Desmond J Mahesa di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Gerindra di DPR belum menentukan sikap terkait pembentukan panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) untuk mengawasi kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Sekretaris Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan pihaknya tak ingin anggaran negara terbuang percuma dengan pembentukan panja atau pansus Jiwasraya.

"Fraksi masih mengkaji urgensinya apa," kata Desmond di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2020).

Baca juga: Ribut-ribut Panja Vs Pansus Jiwasraya di DPR, Apa Bedanya?

Ia mencontohkan Pansus Pelindo yang dinilai tak menghasilkan solusi konkret.

Desmond khawatir hal serupa terjadi jika DPR berkukuh membentuk Pansus Jiwasraya tanpa memahami tujuan dengan baik.

"Misal kayak Pansus Pelindo, terkatung-katung enggak jelas ya ngapain. Aneh-aneh saja dan buang-buang uang negara," kata anggota Komisi III DPR itu.

"Jadi kami kaji ini kepentingan apa, kepentingan masyarakat dalam rangka mencari keadilan dan kepastian hukum. Bagi Gerindra itu bagian dari langkah yang harus dilakukan kalau itu urgensinya," imbuh Desmond.

Baca juga: Demokrat Dorong Pembentukan Pansus Jiwasraya dan Penggunaan Hak Angket

Apalagi, kata Desmond, saat ini Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah bergerak cepat menangani kasus dugaan korupsi Jiwasraya dengan menetapkan lima orang tersangka.

"Kalau sudah sesuai dengan prosedur hukum sama Kejaksaan Agung dalam proses pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya Jaksa Agung, apa kita perlu panja dan pansus? Kan ini berhati-hati dalam menyikapinya," kata Desmond.

Ia menegaskan sikap Gerindra soal panja atau pansus Jiwasraya tak terpengaruh dengan posisi partai yang saat ini menjadi bagian dari koalisi pemerintah.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Penularan Covid-19, Pemerintah Minta Masyarakat Perbanyak Wastafel Portabel

Cegah Penularan Covid-19, Pemerintah Minta Masyarakat Perbanyak Wastafel Portabel

Nasional
Data Pasien Covid-19 Per 5 April: 2.273 Positif, Tersebar di 32 Provinsi

Data Pasien Covid-19 Per 5 April: 2.273 Positif, Tersebar di 32 Provinsi

Nasional
RUU KUHP Dinilai Tak Layak Disahkan Pekan Ini

RUU KUHP Dinilai Tak Layak Disahkan Pekan Ini

Nasional
KPK Tahan Tersangka Kasus Alih Fungsi Hutan

KPK Tahan Tersangka Kasus Alih Fungsi Hutan

Nasional
Masker yang Kini Diwajibkan untuk Cegah Penularan Corona...

Masker yang Kini Diwajibkan untuk Cegah Penularan Corona...

Nasional
Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Nasional
Telegram Kapolri, Pemain Harga dan TImbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Telegram Kapolri, Pemain Harga dan TImbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Nasional
Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Nasional
Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Nasional
Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Nasional
Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Nasional
Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Nasional
Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Nasional
Sebaran 181 Kasus Baru Covid-19, Pasien Bertambah di 13 Provinsi

Sebaran 181 Kasus Baru Covid-19, Pasien Bertambah di 13 Provinsi

Nasional
Kemenkes: Pembatasan Sosial Berskala Besar Beda dengan Karantina

Kemenkes: Pembatasan Sosial Berskala Besar Beda dengan Karantina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X