Fraksi Gerindra Masih Kaji Urgensi Panja atau Pansus Jiwasraya

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Gerindra di DPR belum menentukan sikap terkait pembentukan panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) untuk mengawasi kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Sekretaris Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan pihaknya tak ingin anggaran negara terbuang percuma dengan pembentukan panja atau pansus Jiwasraya.

"Fraksi masih mengkaji urgensinya apa," kata Desmond di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2020).

Baca juga: Ribut-ribut Panja Vs Pansus Jiwasraya di DPR, Apa Bedanya?

Ia mencontohkan Pansus Pelindo yang dinilai tak menghasilkan solusi konkret.

Desmond khawatir hal serupa terjadi jika DPR berkukuh membentuk Pansus Jiwasraya tanpa memahami tujuan dengan baik.

"Misal kayak Pansus Pelindo, terkatung-katung enggak jelas ya ngapain. Aneh-aneh saja dan buang-buang uang negara," kata anggota Komisi III DPR itu.

"Jadi kami kaji ini kepentingan apa, kepentingan masyarakat dalam rangka mencari keadilan dan kepastian hukum. Bagi Gerindra itu bagian dari langkah yang harus dilakukan kalau itu urgensinya," imbuh Desmond.

Baca juga: Demokrat Dorong Pembentukan Pansus Jiwasraya dan Penggunaan Hak Angket

Apalagi, kata Desmond, saat ini Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah bergerak cepat menangani kasus dugaan korupsi Jiwasraya dengan menetapkan lima orang tersangka.

"Kalau sudah sesuai dengan prosedur hukum sama Kejaksaan Agung dalam proses pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya Jaksa Agung, apa kita perlu panja dan pansus? Kan ini berhati-hati dalam menyikapinya," kata Desmond.

Ia menegaskan sikap Gerindra soal panja atau pansus Jiwasraya tak terpengaruh dengan posisi partai yang saat ini menjadi bagian dari koalisi pemerintah.

Desmond mengatakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selalu memberikan arahan bahwa Gerindra harus memihak pada kepentingan rakyat.

"Enggak ada (kaitan sikap), kalau itu enggak. Pak Prabowo kan tidak otomatis menyeret partai koalisi dengan mereka. Kan kami dari dulu bukan oposisi, perintahnya kan jelas bagi Gerindra, yang tidak pro rakyat kritisi, yang pro rakyat dukung," jelas Desmond.

"Nah, dalam hal ini jelas sikap saya dalam rangka kepastian hukum dan keadilan, kalau rakyat itu dirugikan kita akan dukung pansus atau panja," tuturnya.

Baca juga: Pansus Jiwasraya: Diwacanakan DPR, Dibatalkan DPR

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendorong komisi terkait, yaitu Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI untuk membentuk panitia kerja (panja) untuk mengawasi kasus dugaan korupsi Jiwasraya.

"Menurut saya akan terlalu lama bikin pansus prosesnya. Jadi karena pemerintah sudah melakukan hal-hal yang perlu kita respons cepat ya, kita akan segera," ucap Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).