Minta PK Jaksa Dicabut, Pengacara Syafruddin Temenggung Kirim Surat ke Dewas KPK

Kompas.com - 16/01/2020, 17:19 WIB
Sidang PK atas putusan kasasi yang memutus lepas terdakwa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANSidang PK atas putusan kasasi yang memutus lepas terdakwa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pengacara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung mengirimkan surat ke Dewan Pengawas KPK agar permohonan peninjauan kembali ( PK) yang diajukan jaksa KPK atas vonis lepas Syafruddin dicabut.

Syafruddin merupakan terdakwa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Kami sampaikan surat ke Dewas KPK untuk mencabut (permohonan) PK-nya. Pagi ini kami sampaikan. Alasannya karena (permohonan PK) melanggar hukum dan inkonstitusional," kata pengacara Syafruddin, Hasbullah saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (16/1/2020).

Pengacara Syafruddin telah menyampaikan kontra-memori atas memori permohonan jaksa KPK.

Baca juga: Pengacara Syafruddin Temenggung Berharap Permohonan PK Jaksa Ditolak

Kontra memori itu telah dibacakan pengacara Syafruddin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam beberapa materi kontra-memori, tim pengacara menilai KPK tak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIV/2016.

Pengacara merujuk pada salah satu pertimbangan putusan tersebut yang pada intinya MK telah menegaskan bahwa PK dapat diajukan oleh terpidana atau ahli waris.

Selain itu, pengacara beranggapan bahwa PK tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum.

"Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pimpinan dan jaksa KPK selaku pemohon PK telah melakukan tindakan atau perbuatan inkonstitutional, karena tidak menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan binding," kata Hasbullah.

Selain itu, Hasbullah menilai, KPK telah melanggar hukum. Menurut dia, salah satu poin esensial dari perubahan UU KPK yakni adanya amanat untuk menghormati hak asasi manusia (HAM).

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X