Presiden Jokowi Sudah Putuskan Kepala Bakamla Baru

Kompas.com - 16/01/2020, 17:09 WIB
Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI yang kini terkenal dengan sebutan Indonesian Coast Guard (IDNCG) kembali mendapatkan 3 unit Kapal Negara (KN) baru karya anak bangsa. Dimana 3 unit kapal ini untuk memperkuat IDNCG dalam melalukan pengamanan teritorial perbatasan kelauatan Indonesia dati ancaman pihak asing. KOMPAS.COM/HADI MAULANABadan Keamanan Laut (Bakamla) RI yang kini terkenal dengan sebutan Indonesian Coast Guard (IDNCG) kembali mendapatkan 3 unit Kapal Negara (KN) baru karya anak bangsa. Dimana 3 unit kapal ini untuk memperkuat IDNCG dalam melalukan pengamanan teritorial perbatasan kelauatan Indonesia dati ancaman pihak asing.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sudah memutuskan nama Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk menggantikan Laksdya Achmad Taufiqoerrochman yang akan memasuki masa pensiun.

Keputusan diambil Jokowi dalam sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/1/2020) siang ini.

"Tadi Bakamla sudah diputuskan orangnya," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD seusai rapat.

Baca juga: Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Namun, Mahfud belum mau membocorkan nama pengganti Taufiqoerrochman.

Ia menyerahkan kepada Presiden Jokowi dan pihak Istana untuk mengumumkan siapa nama tersebut.

"Nanti saja biar diumumkan Istana," kata Mahfud.

Baca juga: Temui Pimpinan KPK, Ini yang Dibahas Kepala Bakamla

Taufiq sudah menjabat sebagai Kepala Bakamla sejak 24 September 2018 hingga. Pria kelahiran 18 Oktober 1961 ini akan segera memasuki masa pensiun.

Sebelum menjabat sebagai Kepala Bakamla, Taufiq merupakan mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Nasional
Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Nasional
Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Nasional
Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Nasional
Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Nasional
JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Nasional
PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X