Jadi Waketum, Bambang Soesatyo Sebut Tak Ada Lagi Kubu di Partai Golkar

Kompas.com - 16/01/2020, 12:41 WIB
Wakil Koordinator Bidang (Wakorbid) Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo (tengah) menyampaikan keterangan usai menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon ketua umum (caketum) Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (2/12/2019). Partai Golkar akan melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) pada 3 Desember 2019 dengan salah satu agendanya pemilihan ketua umum periode 2019-2024. PUSPA PERWITASARIWakil Koordinator Bidang (Wakorbid) Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo (tengah) menyampaikan keterangan usai menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon ketua umum (caketum) Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (2/12/2019). Partai Golkar akan melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) pada 3 Desember 2019 dengan salah satu agendanya pemilihan ketua umum periode 2019-2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, sudah menerima informasi terkait struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar periode 2019-2024.

Bambang mengatakan, beberapa nama pendukungnya di Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar masuk dalam struktur DPP Partai Golkar.

Hal ini, kata Bambang, menunjukkan tidak ada kubu Airlangga Hartarto dan Kubu Bambang Soesatyo di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.

"Menurut saya, semangat kita harus sama. Bahwa kita harus menjaga situasi yang kondusif di Partai Golkar sehingga tidak ada lagi kubu-kubuan dan semua harus dirangkul," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Baca juga: Ini Susunan Lengkap Kepengurusan DPP Partai Golkar 2019-2024

Bambang mengatakan, berdasarkan informasi dari Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus, struktur DPP masih perlu diperbaiki dan difinalisasi oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Finalnya nanti sekembalinya ketua umum dari umrah, kemudian akan disampaikan nanti ke Kementerian Hukum dan HAM," ujarnya.

Kemudian, terkait mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Jusuf Kalla yang tidak masuk struktur DPP Partai Golkar, Bambang mengatakan, Kalla ingin fokus pada kegiatan di luar partai.

"Tapi menurut saya, kebiasaan di Partai Golkar masuk atau enggak masuk tetap kecintaan senior ke Golkar tidak pernah lepas," kata dia.

Baca juga: Tak Ada Nama Kalla di Kepengurusan Golkar, Ini Kata Airlangga Hartarto

Sebelumnya diberitakan, Partai Golkar merilis susunan kepengurusan partai yang baru untuk periode 2019-2024.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto didampingi 11 wakil ketua umum. Mereka di antaranya Bambang Soesatyo, Agus Gumiwang Kartasasmita, hingga Rizal Mallarangeng.

Kemudian, Airlangga tak lupa menempatkan posisi-posisi strategis untuk para politisi senior Partai Golkar.

Baca juga: Ini Jabatan Politisi Senior di Golkar, Luhut Pandjaitan hingga Aburizal

Aburizal Bakrie mengemban posisi ketua Dewan Pembina dan Zaenudin Amali sebagai wakil ketua Dewan Pembina.

Ketua Dewan Kehormatan dihuni Akbar Tandjung dan ketua Dewan Penasihat diisi Luhut Binsar Pandjaitan.

Lalu, ketua Dewan Pakar diisi Agung Laksono dan ketua Dewan Etik adalah Mohamad Hatta.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Nasional
Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Nasional
Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Nasional
Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme Ancaman Senjata Biologi

Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme Ancaman Senjata Biologi

Nasional
Datangi KPU, Sekjen Demokrat Serahkan Dokumen Kepengurusan

Datangi KPU, Sekjen Demokrat Serahkan Dokumen Kepengurusan

Nasional
UPDATE 11 Agustus: Suspek Covid-19 Tercatat 85.928 Orang

UPDATE 11 Agustus: Suspek Covid-19 Tercatat 85.928 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X