Kompas.com - 16/01/2020, 10:27 WIB
Ilustrasi polusi udara nicoletaionescuIlustrasi polusi udara

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menemukan bahwa pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di sejumlah daerah menjadi salah satu pelanggaran hak atas hidup di isu lingkungan, terutama hak atas udara.

Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI Rahma Mary mengatakan, sepanjang 2019 pihaknya menemukan 26 kasus yang berkaitan dengan pencemaran udara.

"Bentuk pelanggaran hak atas hidup, beroperasinya PLTU menghancurkan mata pencarian nelayan. Seluruh kasus-kasus PLTU terdapat pencemaran udara," kata Rahma dalam konferensi pers Laporan HAM 2019 dan Proyeksi 2020 di Kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).

Baca juga: YLBHI: Kasus Pelanggaran HAM Terkait Fair Trial Meningkat di 2019

YLBHI mencatat, beberapa PLTU yang telah beroperasi dan mencemari lingkungan itu, di antaranya PLTU Nagan Raya di Banda Aceh, PLTU Pangkalan Susu di Sumatera Utara, PLTU B-Tenayan Raya, PLTU Cilacap, dan PLTU Celukan Bawang.

Pembangunan PLTU mengakibatkan nelayan dan pedagang kecil kehilangan mata pencariannya, penduduk menderita berbagai penyakit akibat limbah cair PLTU dan pencemaran udara.

"Di Riau, warga menderita radang tenggorokan/faringitis, radang kulit/dermatitis, dan alergi. Di Cilacap, limbah fly ash dan bottom ash dari PLTU-B PT," kata Rahma.

"S2P mengakibatkan udara kotor, debu hitam yang selalu menempel di rumah penduduk, serta penyakit ISPA, paru-paru, hingga batuk berdarah," ujar dia.

Baca juga: Penyu Mati Kembali Ditemukan Dekat PLTU Bengkulu, Pemerintah Diminta Usut Serius

Selain beroperasinya PLTU, aktivitas pertambangan dan pembuangan limbah industri juga menjadi pelanggaran hak atas lingkungan yang ditemukan.

Adapun YLBHI mengelompokkan tiga bentuk soal hak lingkungan, yakni pencemaran lingkungan, pemanfaatan lahan atau kebijakan tata ruang secara salah, dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam.

Data yang ditemukan YLBHI, pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan yang tertinggi, yakni berjumlah 52 kasus.

Pencemaran lingkungan, perubahan kebijakan tata ruang, dan pengurasan sumber daya alam juga mengakibatkan hilangnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, setidaknya ada 33 kasus.

Sedangkan 30 kasus lainnya adalah pelanggaran hak atas pangan, hak atas air sebanyak 32 kasus, dan hak atas udara 26 kasus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Nasional
Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Nasional
Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Nasional
Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Nasional
Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Nasional
PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

Nasional
Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Nasional
Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Nasional
Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Nasional
Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

Nasional
Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

Nasional
Setiap Jemaah Haji Membayar Rp 39,9 Juta untuk Berangkat

Setiap Jemaah Haji Membayar Rp 39,9 Juta untuk Berangkat

Nasional
Menag: Tidak Benar Dana Haji Digunakan untuk Bangun IKN

Menag: Tidak Benar Dana Haji Digunakan untuk Bangun IKN

Nasional
Mengenal DKPP, dari Sejarah hingga Tugas dan Kewajibannya

Mengenal DKPP, dari Sejarah hingga Tugas dan Kewajibannya

Nasional
Gerindra Tanggapi soal Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P: Nanti Kita Lihat Perkembangan

Gerindra Tanggapi soal Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P: Nanti Kita Lihat Perkembangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.