Kasus Wahyu Setiawan Bisa Berdampak ke Pilkada, Bawaslu Ingatkan Jangan Neko-neko

Kompas.com - 16/01/2020, 09:38 WIB
Komisioner KPU Wahyu Setiawan menaiki mobil tahanan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/1/2020). Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Rumah tahanan KPK setelah tersangkut kasus penerimaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR RI.  ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AKomisioner KPU Wahyu Setiawan menaiki mobil tahanan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/1/2020). Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Rumah tahanan KPK setelah tersangkut kasus penerimaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR RI. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Mochammad Afifuddin menilai, tertangkapnya Komisoner KPU Wahyu Setiawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) akibat kasus suap bisa berdampak pada integritas pelaksanaan Pilkada 2020.

Namun, menurut Afif, Bawaslu pasrah jika memang benar hal itu terjadi.

"Kalau menurut saya sangat mungkin (berdampak ke pilkada), karena kita enggak bisa membatasi cara orang berpikir dan mengembangkan cara pikirnya," kata Afif di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (15/11).

Menurut dia, kasus apa pun yang negatif akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat.

Baca juga: Pengakuan Wahyu Setiawan: Tak Kenal Harun hingga Sebut Arief Budiman dan Johan Budi

Padahal, lanjut Afif, tantangan terbesar penyelenggara pemilu adalah integritas dan kepercayaan publik.

"Karena tantangan penyelenggara yaitu soal integritas dan kepercayaan publik," ucapnya.

Afif mengatakan, selama ini tingkat kepercayaan publik pada KPU dan Bawaslu sangat tinggi.

Namun, ia tidak bisa memastikan seberapa jauh kasus Wahyu akan menurunkan persentase tingkat kepercayaan publik pada KPU dan Bawaslu.

"Kita tidak tahu setelah kejadian ini apakah berdampak signifikan atau tidak. Dilihat nantilah kalau ada yang melakukan survei," ujarnya.

Baca juga: Wahyu Setiawan Mengaku Sudah Curiga Ada Permakelaran dalam Permintaan PAW Harun Masiku

Dia juga terus berusaha mengingatkan jajarannya untuk menjaga integritas, serta tidak melakukan hal yang sama seperti Wahyu Setiawan.

"Kita ingatkan jajaran kami jangan macam-macam dan neko-neko, yang paling pas tentu teman KPU juga," ucapnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pihaknya harus bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap KPU.

Baca juga: Johan Budi Bantah Pernah Komunikasi dengan Ketua KPU soal PAW Harun Masiku

Sebab, menurut dia, ditetapkannya Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus suap oleh KPK telah menjatuhkan kredibilitas KPU.

"Tentu KPU harus kerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik. Ini jelas peristiwa yang menjatuhkan kredibilitas institusi KPU setelah pelaksanaan pemilu kemarin," kata Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Nasional
Telegram Kapolri, Pemain Harga dan TImbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Telegram Kapolri, Pemain Harga dan TImbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Nasional
Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Nasional
Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Nasional
Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Nasional
Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Nasional
Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Nasional
Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Nasional
Sebaran 181 Kasus Baru Covid-19, Pasien Bertambah di 13 Provinsi

Sebaran 181 Kasus Baru Covid-19, Pasien Bertambah di 13 Provinsi

Nasional
Kemenkes: Pembatasan Sosial Berskala Besar Beda dengan Karantina

Kemenkes: Pembatasan Sosial Berskala Besar Beda dengan Karantina

Nasional
Cegah Covid-19 Saat Mudik, Harga Tiket Naik dan Penumpang Dibatasi

Cegah Covid-19 Saat Mudik, Harga Tiket Naik dan Penumpang Dibatasi

Nasional
Sebaran Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.124 Kasus

Sebaran Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.124 Kasus

Nasional
Bertambah 14, Total 164 Orang Sembuh dari Covid-19

Bertambah 14, Total 164 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
Polri Bakal Sanksi Siapa Pun yang Halangi Petugas Tangani Covid-19

Polri Bakal Sanksi Siapa Pun yang Halangi Petugas Tangani Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 7, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 198 Orang

UPDATE: Tambah 7, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 198 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X