32 Mahasiswa Tunanetra Menginap di Trotoar, Begini Klarifikasi Kepala Wyata Guna Bandung

Kompas.com - 16/01/2020, 08:57 WIB
Mahasiswa Tunanetra melakukan aksi tidur di halte dan trotoar depan BRSPDSN Wyata Guna Bandung, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, sejak selasa (14/1/2020) hingga hari ini Rabu (15/1/2020). KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAMahasiswa Tunanetra melakukan aksi tidur di halte dan trotoar depan BRSPDSN Wyata Guna Bandung, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, sejak selasa (14/1/2020) hingga hari ini Rabu (15/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Wyata Guna, Bandung, Sudarsono, memberikan tanggapan atas polemik mengakibatkan 32 mahasiswa tunanetra menginap di trotoar.

Menurutnya, polemik yang terjadi di Wyata Guna, sebetulnya sudah diproses sejak tahun 2019.

"Pengelola balai bahkan telah memberikan toleransi kepada para penerima manfaat (mahasiswa) hingga bulan Juli (2019). Di mana mereka seharusnya meninggalkan balai sejak Juni 2019," ujar Sudarsono dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (15/1/2020).

Dia melanjutkan, pengelola balai juga sudah secara persuasif meminta penerima manfaat untuk berinisiatif mematuhi ketentuan.

Baca juga: Duduk Perkara 32 Mahasiswa Tunanetra Tidur di Halte dan Trotoar Menurut BRSPDSN Wyata Guna Bandung

Sebab, masih banyak penyandang disabilitas sensorik netra lainnya yang antre untuk masuk balai dan mendapatkan pelayanan.

Selain itu, kata Sudarsono, pada 12 Agustus 2019 Kementrian Sosial dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sudah menggelar rapat untuk mencari solusi bersama.

"Salah satu keputusannya adalah Dinas Pendidikan Jawa Barat berkomitmen membangun sarana pendidikan berkebutuhan khusus dengan konsep boarding school yang dilengkapi asrama," ungkap dia.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat juga merencanakan pembangunan panti sosial yang melayani semua penyandang disabilitas termasuk sensorik netra.

Baca juga: Penyandang Tunanetra di Wyata Guna Bandung Terancam Terusir

Menurut Sudarsono, pengembangan layanan terpadu nasional ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah meningkatkan pelayanan kepada penyandang disabilitas.

"Kami menyayangkan, di tengah proses peralihan dan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencuat isu yang justru kontraproduktif dengan langkah-langkah pemerintah," tuturnya.

“Kita duduk bersama, mencari solusi terbaik. Kita semua anak bangsa, tidak mungkinlah saling menegasi,” lanjut Sudarsono.

Lebih lanjut, Sudarsono mengungkapkan bahwa saat ini balai yang dipimpinnya dalam proses revitalisasi fungsional yang merupakan program nasional untuk mengoptimalkan peran balai-balai rehabilitasi sosial milik pemerintah.

Baca juga: Pemprov Jabar Siapkan Wisma untuk 32 Mahasiswa Tunanetra yang Tidur di Halte

Tujuannya, supaya masyarakat disabilitas diharapkan dapat diberdayakan dan berkiprah setelah mendapat pelayanan rehabilitasi sosial lanjut di Balai Rehabilitasi Sosial.

Selama ini, kata Sudarsono, ada kesan bahwa balai rehabilitasi sosial seperti penampungan bagi disabilitas.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X