Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Formasi DPP Golkar ala Airlangga: Unsur Milenial, 11 Waketum, hingga Tanpa JK

Kompas.com - 16/01/2020, 07:00 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menetapkan formasi kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Rabu (15/1/2020).

Dalam penyusunan kepengurusan DPP Partai Golkar, Airlangga telah memperhitungkan berbagai aspek seperti fungsional, profesionalisme dan asas meritrokrasi.

Anggota Formatur Partai Golkar Melki Laka Lena mengatakan, susunan DPP Partai Golkar disepakati pada rapat formatur, Selasa (14/1/2020) malam.

"Jadi rilis ini bagian dari pengumuman, Pak Airlangga sendiri sudah memutuskan nama-nama ini, kemudian kami rapatkan. Jadi ini bagian dari pengumuman resmi kepengurusan DPP Partai Golkar," kata Melki ketika dikonfirmasi, Rabu (15/1/2020).

Baca juga: [POPULER NASIONAL] Susunan Pengurus Baru Golkar | Isyarat Jokowi untuk Sandiaga di Pilpres 2024

Pantuan kompas.com, jumlah kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2019-2024 berjumlah 107 orang.

Lalu, Airlangga juga memasukan segala unsur kader di kepengurusan DPP seperti unsur milenial dan keterwakilan unsur perempuan.

Kader milenial yang tercantum di dalam daftar DPP adalah Putri Komarudin, Dyah Roro dan Christina Aryani.

11 posisi Wakil Ketua Umum

Airlangga membentuk posisi jabatan baru yaitu Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang terdiri dari 11 orang.

Airlangga memberikan jabatan Wakil Ketua Umum Partai Golkar kepada rivalnya di Musyawarah Nasional (Munas) yaitu Bambang Soesatyo.

Baca juga: Tak Ada Nama Kalla di Kepengurusan Golkar, Ini Kata Airlangga Hartarto

Selain itu, posisi waketum juga diisi oleh Agus Gumiwang Kartasasmita, Azis Syamsuddin Ahmad Doli Kurnia Tanjung hingga Rizal Mallarangeng.

Melki mengatakan, Airlangga memperhatikan kebutuhan Golkar di masa mendatang, sehingga dibutuhkan peranan banyak kader untuk memajukan partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Makanya ketua umum merasa penting waketum dibikin lebih banyak dan bisa mengakomodasi juga semua potensi Partai Golkar," ujarnya.

Tanpa Jusuf Kalla

Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 sekaligus senior Partai Golkar Jusuf Kalla tak masuk dalam struktur kepengurusan DPP.

Airlangga mengatakan, sudah beberapa kali bertemu dengan JK, tetapi Ketua Palang Merah Indonesia itu merasa tidak perlu dimasukkan ke dalam DPP Partai Golkar.

"Ya beliau sebagai senior Partai Golkar yang setiap saat memberikan masukan," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Baca juga: Ini Jabatan Politisi Senior di Golkar, Luhut Pandjaitan hingga Aburizal

Kendati demikian, Kalla menunjuk orang dekatnya untuk dimasukan ke kepengurusan Partai Golkar. Airlangga enggan membeberkan nama tokoh yang dimaksud.

"Ada beberapa tokoh-tokoh dekat dengan beliau yang ditugaskan di Partai Golkar. Beliau menugaskan," kata dia.

6 Politisi senior Golkar

Terakhir, Airlangga tak lupa menempatkan posisi-posisi strategis untuk para sesepuh Golkar.

Enam senior partai Golkar mendapat posisi sebagai Dewan Kehormatan, Dewan Pakar dan Dewan Pembina.

Aburizal Bakrie mengemban posisi ketua Dewan Pembina dan Zaenudin Amali sebagai wakil ketua Dewan Pembina.

Baca juga: Bambang Soesatyo hingga Rizal Mallarangeng, Ini 11 Waketum Golkar 2019-2024

Kemudian, posisi ketua Dewan Kehormatan dihuni Akbar Tandjung dan ketua Dewan Penasihat diisi Luhut Binsar Pandjaitan.

Lalu, ketua Dewan Pakar diisi Agung Laksono dan ketua Dewan Etik adalah Mohamad Hatta.

Adapun susunan lengkap kepengurusan Partai Golkar periode 2019-2024 sebagai berikut:

1. Ketua Umum : AIRLANGGA HARTARTO

2. Wakil Ketua Umum : KAHAR MUZAKKIR

3. Wakil Ketua Umum : AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

4. Wakil Ketua Umum : AZIS SYAMSUDDIN

5. Wakil Ketua Umum : AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

6. Wakil Ketua Umum : HETIFAH SJAIFUDIAN

7. Wakil Ketua Umum : RIZAL MALLARANGENG

8. Wakil Ketua Umum : MELCHIAS MARKUS MEKENG

9. Wakil Ketua Umum : ROEM KONO

10. Wakil Ketua Umum : NURUL ARIFIN

11. Wakil Ketua Umum : NURDIN HALID

12. Wakil Ketua Umum : BAMBANG SOESATYO

13. Ketua : ADIES KADIR

14. Ketua : JERRY SAMBUAGA

15. Ketua : MEUTYA HAFIDZ

16. Ketua : AIRIN RACHMI DAINY

17. Ketua : ACE HASAN SYADZILI

18. Ketua : BOBBY ADHITYA RIZALDI

19. Ketua : MQ ISWARA

20. Ketua : IQBAL WIBISONO

21. Ketua : MUHAMMAD SARMUJI

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com