Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Formasi DPP Golkar ala Airlangga: Unsur Milenial, 11 Waketum, hingga Tanpa JK

Kompas.com - 16/01/2020, 07:00 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menetapkan formasi kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Rabu (15/1/2020).

Dalam penyusunan kepengurusan DPP Partai Golkar, Airlangga telah memperhitungkan berbagai aspek seperti fungsional, profesionalisme dan asas meritrokrasi.

Anggota Formatur Partai Golkar Melki Laka Lena mengatakan, susunan DPP Partai Golkar disepakati pada rapat formatur, Selasa (14/1/2020) malam.

"Jadi rilis ini bagian dari pengumuman, Pak Airlangga sendiri sudah memutuskan nama-nama ini, kemudian kami rapatkan. Jadi ini bagian dari pengumuman resmi kepengurusan DPP Partai Golkar," kata Melki ketika dikonfirmasi, Rabu (15/1/2020).

Baca juga: [POPULER NASIONAL] Susunan Pengurus Baru Golkar | Isyarat Jokowi untuk Sandiaga di Pilpres 2024

Pantuan kompas.com, jumlah kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2019-2024 berjumlah 107 orang.

Lalu, Airlangga juga memasukan segala unsur kader di kepengurusan DPP seperti unsur milenial dan keterwakilan unsur perempuan.

Kader milenial yang tercantum di dalam daftar DPP adalah Putri Komarudin, Dyah Roro dan Christina Aryani.

11 posisi Wakil Ketua Umum

Airlangga membentuk posisi jabatan baru yaitu Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang terdiri dari 11 orang.

Airlangga memberikan jabatan Wakil Ketua Umum Partai Golkar kepada rivalnya di Musyawarah Nasional (Munas) yaitu Bambang Soesatyo.

Baca juga: Tak Ada Nama Kalla di Kepengurusan Golkar, Ini Kata Airlangga Hartarto

Selain itu, posisi waketum juga diisi oleh Agus Gumiwang Kartasasmita, Azis Syamsuddin Ahmad Doli Kurnia Tanjung hingga Rizal Mallarangeng.

Melki mengatakan, Airlangga memperhatikan kebutuhan Golkar di masa mendatang, sehingga dibutuhkan peranan banyak kader untuk memajukan partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Makanya ketua umum merasa penting waketum dibikin lebih banyak dan bisa mengakomodasi juga semua potensi Partai Golkar," ujarnya.

Tanpa Jusuf Kalla

Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 sekaligus senior Partai Golkar Jusuf Kalla tak masuk dalam struktur kepengurusan DPP.

Airlangga mengatakan, sudah beberapa kali bertemu dengan JK, tetapi Ketua Palang Merah Indonesia itu merasa tidak perlu dimasukkan ke dalam DPP Partai Golkar.

"Ya beliau sebagai senior Partai Golkar yang setiap saat memberikan masukan," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Baca juga: Ini Jabatan Politisi Senior di Golkar, Luhut Pandjaitan hingga Aburizal

Kendati demikian, Kalla menunjuk orang dekatnya untuk dimasukan ke kepengurusan Partai Golkar. Airlangga enggan membeberkan nama tokoh yang dimaksud.

"Ada beberapa tokoh-tokoh dekat dengan beliau yang ditugaskan di Partai Golkar. Beliau menugaskan," kata dia.

6 Politisi senior Golkar

Terakhir, Airlangga tak lupa menempatkan posisi-posisi strategis untuk para sesepuh Golkar.

Enam senior partai Golkar mendapat posisi sebagai Dewan Kehormatan, Dewan Pakar dan Dewan Pembina.

Aburizal Bakrie mengemban posisi ketua Dewan Pembina dan Zaenudin Amali sebagai wakil ketua Dewan Pembina.

Baca juga: Bambang Soesatyo hingga Rizal Mallarangeng, Ini 11 Waketum Golkar 2019-2024

Kemudian, posisi ketua Dewan Kehormatan dihuni Akbar Tandjung dan ketua Dewan Penasihat diisi Luhut Binsar Pandjaitan.

Lalu, ketua Dewan Pakar diisi Agung Laksono dan ketua Dewan Etik adalah Mohamad Hatta.

Adapun susunan lengkap kepengurusan Partai Golkar periode 2019-2024 sebagai berikut:

1. Ketua Umum : AIRLANGGA HARTARTO

2. Wakil Ketua Umum : KAHAR MUZAKKIR

3. Wakil Ketua Umum : AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

4. Wakil Ketua Umum : AZIS SYAMSUDDIN

5. Wakil Ketua Umum : AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

6. Wakil Ketua Umum : HETIFAH SJAIFUDIAN

7. Wakil Ketua Umum : RIZAL MALLARANGENG

8. Wakil Ketua Umum : MELCHIAS MARKUS MEKENG

9. Wakil Ketua Umum : ROEM KONO

10. Wakil Ketua Umum : NURUL ARIFIN

11. Wakil Ketua Umum : NURDIN HALID

12. Wakil Ketua Umum : BAMBANG SOESATYO

13. Ketua : ADIES KADIR

14. Ketua : JERRY SAMBUAGA

15. Ketua : MEUTYA HAFIDZ

16. Ketua : AIRIN RACHMI DAINY

17. Ketua : ACE HASAN SYADZILI

18. Ketua : BOBBY ADHITYA RIZALDI

19. Ketua : MQ ISWARA

20. Ketua : IQBAL WIBISONO

21. Ketua : MUHAMMAD SARMUJI

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com