Tak Ada Nama Kalla di Kepengurusan Golkar, Ini Kata Airlangga Hartarto

Kompas.com - 15/01/2020, 20:54 WIB
Ketua Umum Partai Golkar terpilih, Airlangga Hartarto memberi sambutan saat penutupan Musyawarah Nasional X Partai Golkar di Jakarta, Kamis (5/12/2019). Forum Musyawarah Nasional Partai Golkar menyepakati dan menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum periode 2019-2024 secara aklamasi. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOKetua Umum Partai Golkar terpilih, Airlangga Hartarto memberi sambutan saat penutupan Musyawarah Nasional X Partai Golkar di Jakarta, Kamis (5/12/2019). Forum Musyawarah Nasional Partai Golkar menyepakati dan menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum periode 2019-2024 secara aklamasi.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto angkat bicara soal tak adanya nama Jusuf Kalla dalam susunan kepengurusan DPP Golkar 2019-2024.

Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Kalla. Namun, Wakil Presiden ke-10 dan 12 itu memang merasa tidak perlu namanya dimasukkan ke kepengurusan DPP Golkar.

Namun, ia memastikan Kalla sebagai senior Partai Golkar tetap bisa memberikan masukan kepada partai beringin.

"Ya beliau sebagai senior Partai Golkar yang setiap saat memberikan masukan," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Baca juga: Bambang Soesatyo hingga Rizal Mallarangeng, Ini 11 Waketum Golkar 2019-2024

Airlangga juga menyebut, sudah ada sejumlah orang dekat Kalla yang masuk ke kepengurusan Golkar.

Penunjukkan itu berdasarkan permintaan dari Kalla. Kendati demikian, Airlangga enggan mengungkap tokoh yang dimaksud.

"Ada beberapa tokoh-tokoh dekat dengan beliau yang ditugaskan di Partai Golkar. Beliau menugaskan," kata dia.

Partai Golkar telah menetapkan struktur kepengurusan periode 2019-2024 berdasarkan hasil rapat pada Selasa (14/1/2020).

Baca juga: Ini Jabatan Politisi Senior di Golkar, Luhut Pandjaitan hingga Aburizal

Dari penetapan struktur tersebut, terdapat enam nama politisi senior partai berlambang pohon beringin tersebut.

Keenam politisi senior tersebut yakni Aburizal Bakrie mengemban posisi ketua Dewan Pembina dan Zaenudin Amali sebagai wakil ketua Dewan Pembina.

Kemudian, posisi ketua Dewan Kehormatan dihuni Akbar Tandjung dan ketua Dewan Penasihat diisi Luhut Binsar Pandjaitan.

Lalu, ketua Dewan Pakar diisi Agung Laksono dan ketua Dewan Etik adalah Mohamad Hatta.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Nasional
Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Nasional
Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Nasional
PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

Nasional
Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Nasional
Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Nasional
Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Nasional
Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Nasional
Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Nasional
Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Nasional
Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Nasional
Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X