Menurut Johan Budi, Usul Pileg Proporsional Tertutup Mesti Dikaji Lagi

Kompas.com - 15/01/2020, 19:38 WIB
Mantan Jubir KPK dan Jubir Istana yang menjadi Anggota DPR RI periode 2019-2024 dari fraksi PDI Perjuangan Johan Budi barpose sebelum mengikuti pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya pada pelantikan tersebut. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pd. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAMantan Jubir KPK dan Jubir Istana yang menjadi Anggota DPR RI periode 2019-2024 dari fraksi PDI Perjuangan Johan Budi barpose sebelum mengikuti pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya pada pelantikan tersebut. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi Saptopribowo mengatakan, usul sistem pemilihan anggota legislatif diubah dari terbuka menjadi proporsional tertutup perlu dikaji mendalam terlebih dahulu.

"Ini pendapat saya ya, perlu dikaji mendalam perubahan-perubahannya," ujar Johan dalam acara diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).

"Misalnya Undang-Undang Pemilu. Karena ada kejadian pelaksanaan pileg, pilpres bareng pada suatu waktu yang membuat petugas banyak meninggal, itu perlu dikaji bersama," lanjut dia.

Baca juga: 4 Hal yang Bikin Politik Uang Sulit Hilang meski Sistem Pemilu Diubah

Kajian mendalam, menurut mantan Juru Bicara Presiden ini, harus menyentuh baik dan buruknya dampak sistem pemilihan anggota legislatif proporsional terbuka dan tertutup.

"Kalau terbuka jeleknya apa. Kalau tertutup bagusnya apa misalnya atau sebaliknya. Itu harus ada kajian mendalam sebelum kita simpulkan," ujar dia.

Saat ditanya mengenai revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Johan mengungkapkan bahwa hal itu masih dalam tahap pembahasan.

Pria yang juga pernah menjabat sebagai Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu memastikan, DPR RI akan melibatkan masyarakat, akademisi dan aktivis demokrasi dalam pembahasannya.

Baca juga: Ini Syarat yang Harus Dipenuhi jika Ingin Ubah Sistem Pemilu ke Proporsional Tertutup

"Makanya kemarin Komisi II lebih awal membahasnya, dari sekarang, dengan catat meminta masukan dari semua stakeholder, apakah NGO seperti KODE atau kajian yang ada di kampus," lanjut Johan.

Diketahui, pendapat Johan soal sistem pemilu proporsional tertutup itu berbeda dengan keputusan PDI-P pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan HUT ke-47, PDI-P, Minggu (12/1/2020) lalu.

Dalam acara itu, Rakernas PDI-P menyampaikan sembilan rekomendasi.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

Nasional
Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Nasional
Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Nasional
Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Nasional
Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Nasional
Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Nasional
UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

Nasional
UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

Nasional
Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Nasional
Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Nasional
KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X