Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Isu yang Patut Diwaspadai Saat Pilkada 2020

Kompas.com - 15/01/2020, 19:10 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Riset Konstitusi dan Demokratis (KODE) Insiatif Veri Junaidi mengatakan, ada beberapa isu krusial yang perlu diwaspadai saat pelaksanaan Pilkada 2020.

Isu tersebut yakni politik uang dan politisasi birokrasi. Menurut Veria, dua jenis isu ini paling sering muncul dalam proses pemilihan kepala daerah.

"Kalau melihat data yang kami olah dari data dari datanya Bawaslu, ada dua isu krusial politik uang, politisasi birokrasi itu menjadi yang krusial yang akan muncul," kata Veri di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).

Baca juga: Keluarga Jokowi Maju Pilkada 2020, Pengamat: Mudah-mudahan Kompetisinya Fair

Veri mengatakan, saat pilkada banyak terjadi pelanggaran karena dua isu tersebut.

Selain dua isu tersebut, Veri melihat isu hoaks dan SARA juga mungkin kembali muncul pada Pilkada 2020.

"Bagaimana dengan isu hoaks dan SARA? Sangat mungkin itu akan muncul tapi kalau kita lihat 2015, 2016 itu DKI yang paling ramai, 2018 juga ada tapi tidak begitu rame," ujar dia.

Potensi konflik Pilkada 2020 pun, menurut dia, cukup besar. Sebab, dari 161 kabupaten dan kota penyelenggara Pilkada 2020, ada 88 daerah yang memiliki sejarah konflik.

"Memang konflik yang terjadi cukup beragam mulai dari kriminalitas, konflik tata kelola pemerintahan, konflik pemilihan dan jabatan, konflik identitas dan konflik sumber daya, kekerasan dalam penegak hukum dan lainnya," ujar dia.

Kemudian, jumlah sengketa Pilkada 2020 juga di prediksi akan naik.

Baca juga: Calon Tunggal pada Pilkada 2020 Diprediksi Meningkat, Ini Sebabnya...

Alasannya, kemungkinan di Pilkada 2020 kesadaran atas hukum bisa dijadikan strategi pemenangan oleh kanidat sudah mulai menanjak.

"Muncul kesadaran bahwa hukum menjadi strategi untuk memenangkan perkara. Perselisihan hasil pilkada akan menjadi ruang pertarungan akhir untuk menang, juga ruang pengaduan atas ketidakpuasan terhadap proses penyelenggaraan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com