Pekan Ini, Pemerintah Ajukan Draf Omnibus Law ke DPR

Kompas.com - 15/01/2020, 17:32 WIB
Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas  di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019). Rapat kabinet terbatas tersebut membahas perkembangan penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019). Rapat kabinet terbatas tersebut membahas perkembangan penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, akan mengajukan draf Omnibus Law ke DPR RI, pekan ini.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi ketika meresmikan pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

"Insya Allah minggu ini kami akan ajukan (draf) Omnibus Law ke DPR," kata Jokowi.

"Ada 74 undang-undang yang langsung kami mintakan revisi agar semuanya bisa selesai," lanjut dia.

Baca juga: Jokowi Targetkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Selesai dalam 100 Hari

Pemerintah ingin sesegera mungkin mengajukan Omnibus Law karena ingin menyelesaikan persoalan perizinan usaha yang tumpang tindih di Indonesia.

Presiden Jokowi mengatakan, tumpang tindihnya aturan perizinan di Indonesia membuat para investor yang hendak datang merasa tidak nyaman.

Ia lantas menceritakan ada investor yang sudah membawa uangnya ke Indonesia untuk berinvestasi, namun menarik kembali dananya lantaran pembebasan lahan di suatu daerah tak kunjung selesai.

"Investor sudah di dalam, tapi kita tidak bisa mengeksekusi gara-gara urusan pembebasan tanah, urusan perijinan yang tidak pernah kita layani," papar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Minta Draf Omnibus Law Rampung Pekan Ini

"Izin di kementerian, izin di provinsi, izin di kabupaten, di kota. Memang persoalannya menjadi persoalan besar kita, regulasi kita yang jumlahnya 42.000 tumpang tindih," lanjut dia.

Presiden Jokowi pun optimistis apabila Omnibus Law segera selesai, maka akan semakin banyak investor yang datang menanamkan modalnya di Indonesia.

Sebab, mereka tak lagi terbebani masalah izin yang berbelit-belit.

"Saya kira, kalau nanti ini bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat oleh DPR, ini akan jadi sebuah lompatan dalam kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada dunia usaha, kepada UMKM," lanjut dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Amankan Dokumen Saat Geledah Rumah Stafsus Edhy Prabowo

KPK Amankan Dokumen Saat Geledah Rumah Stafsus Edhy Prabowo

Nasional
Komisi III DPR Setujui 3 Calon Hakim Ad Hoc MA Usulan KY

Komisi III DPR Setujui 3 Calon Hakim Ad Hoc MA Usulan KY

Nasional
UPDATE: Tambah 476 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 29.331

UPDATE: Tambah 476 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 29.331

Nasional
KNPI Laporkan Permadi Arya alias Abu Janda atas Dugaan Rasialisme ke Natalius Pigai

KNPI Laporkan Permadi Arya alias Abu Janda atas Dugaan Rasialisme ke Natalius Pigai

Nasional
UPDATE 28 Januari: 166.540 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Januari: 166.540 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Mahfud MD: Sudah Saya Duga

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Mahfud MD: Sudah Saya Duga

Nasional
UPDATE 28 Januari: Bertambah 87.280, Total 9.046.675 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 28 Januari: Bertambah 87.280, Total 9.046.675 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 28 Januari: Bertambah 10.792, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 842.122

UPDATE 28 Januari: Bertambah 10.792, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 842.122

Nasional
Masyarakat Dapat Gugat Pemerintah yang Lalai Tangani Pandemi Covid-19

Masyarakat Dapat Gugat Pemerintah yang Lalai Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 28 Januari: Ada 82.676 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Januari: Ada 82.676 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 476 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 476 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Dukung Penanganan Stunting, Kemendagri Beri Akses Data Penduduk ke BKKBN

Dukung Penanganan Stunting, Kemendagri Beri Akses Data Penduduk ke BKKBN

Nasional
Jokowi Klaim Pandemi Terkendali, Pengamat: Siapa yang Membisikkan?

Jokowi Klaim Pandemi Terkendali, Pengamat: Siapa yang Membisikkan?

Nasional
Prabowo Mengenang Eks KSAD Wismoyo, Diberi Sajadah Sebelum Berangkat Operasi Militer

Prabowo Mengenang Eks KSAD Wismoyo, Diberi Sajadah Sebelum Berangkat Operasi Militer

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Klaim Pemerintah Soal Pemberantasan Korupsi Dinilai Terbantahkan

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Klaim Pemerintah Soal Pemberantasan Korupsi Dinilai Terbantahkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X