YLBHI Nilai Pemilu Indonesia Tak Orisinal

Kompas.com - 15/01/2020, 17:21 WIB
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati  saat ditemui dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (5/10/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKetua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati saat ditemui dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (5/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan Umum ( pemilu) di Indonesia dinilai tidak orisinal. Kondisi ini disebut membuat hak kebebasan politik menjadi terganggu karena pemilu juga tidak digelar secara murni.

Menurut Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI) Asfinawati, jika dilihat sekilas, baik pemilu legislatif maupun eksekutif tidak bermasalah.

Namun, jika ditilik lebih dalam, Pemilu di Indonesia telah diatur agar hanya pihak tertentu yang bisa menang. Itu, kata Asfinawati, menjadi persoalan serius dalam tatanan demokrasi. 

Baca juga: Pemilu: Pengertian, Alasan, Fungsi, Asas dan Tujuan

"Pemilihan berkala itu tidak hanya harus independen, tapi juga genuine. Kita tak pernah dengar selama di Indonesia, orisinalitas dari sebuah pemilu," ujar Asfinawati dalam konferensi pers Laporan HAM 2019 dan Proyeksi 2020 di Kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).

Dari temuan YLBHI, kata dia, pemilu yang tak orisinal itu dirancang secara sistematis oleh partai politik yang mengandemen UUD 1945 Pasal 6A. Terutama Pasal 2 yang tak selaras dengan Pasal 1.

Ayat 1 pasal tersebut berbunyi 'Presiden dan Wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat', sedangkan ayat 2 berbunyi 'pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai.'

"Jadi tidak ada kesempatan calon independen di pilpres. Itu juga mengantisipasi rakyat miskin membuat partai sehingga mereka persulit pembuatan parpol," kata dia.

Menurut dia, hak seseorang untuk mencalonkan diri tidak boleh dibatasi secara tidak beralasan dengan meminta kandidat itu jadi anggota partai.

Contoh nyata dari hasil pemilu yang tak orisinal dan genuine itu, kata dia, melahirkan oligarki.

"Itu sebetulnya bukti nyata adanya oligarki. Ketika pemerintahan dikuasai segelintir orang dan segelintir orang itulah yang menentukan urusan politik atau pemerintahan di suatu negara," kata dia.

Baca juga: 4 Hal yang Bikin Politik Uang Sulit Hilang meski Sistem Pemilu Diubah

Adanya oligarki tampak dari adanya aksi mahasiswa pada September 2019. Aksi tersebut, kata dia, menunjukkan adanya ketidakpercayaan rakyat kepada orang-orang yang berada di lingkungan pemerintahan dan para wakil rakyat.

"Aspirasi mereka tidak terwakili aspirasi karena itu orang harus turun ke jalan. Kalau sudah diwakili, maka tak usah mereka turun ke jalan," kata dia.

"Ini menunjukkan kebebasan politik di Indonesia adalah kebebasan politik yang semu dan pemilunya tidak original dan genuine," pungkas dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Nasional
Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Nasional
Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Nasional
KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

Nasional
Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

Nasional
Forum Risalah Jakarta Imbau Komponen Bangsa Bersolidaritas Hadapi Corona

Forum Risalah Jakarta Imbau Komponen Bangsa Bersolidaritas Hadapi Corona

Nasional
Percepat Diagnosis Covid-19, Pemerintah Segera Lakukan Pemeriksaan Lewat Mesin TB-TCM

Percepat Diagnosis Covid-19, Pemerintah Segera Lakukan Pemeriksaan Lewat Mesin TB-TCM

Nasional
Cegah Covid-19, Kunjungan Tahanan di Kantor Polisi Ditutup Sementara

Cegah Covid-19, Kunjungan Tahanan di Kantor Polisi Ditutup Sementara

Nasional
Yasonna Bakal Bebaskan Napi Korupsi demi Cegah Covid-19 di Penjara, Ini Kata KPK

Yasonna Bakal Bebaskan Napi Korupsi demi Cegah Covid-19 di Penjara, Ini Kata KPK

Nasional
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Diminta Siapkan SOP Penanganan Pasien Virus Corona

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Diminta Siapkan SOP Penanganan Pasien Virus Corona

Nasional
Menurut Yasonna, Ini Alasan Pemerintah Tak Pilih Opsi Lockdown Atasi Corona

Menurut Yasonna, Ini Alasan Pemerintah Tak Pilih Opsi Lockdown Atasi Corona

Nasional
Viral Polisi Gelar Resepsi di Tengah Wabah Covid-19, Kabaharkam: Propam Polda Metro Jaya Turun Tangan

Viral Polisi Gelar Resepsi di Tengah Wabah Covid-19, Kabaharkam: Propam Polda Metro Jaya Turun Tangan

Nasional
Wacana Pembebasan Koruptor Dinilai Tak Signifikan Cegah Covid-19 di Penjara

Wacana Pembebasan Koruptor Dinilai Tak Signifikan Cegah Covid-19 di Penjara

Nasional
Kemenlu: Pemerintah Tidak Batasi Penerbangan ke Luar Negeri

Kemenlu: Pemerintah Tidak Batasi Penerbangan ke Luar Negeri

Nasional
Pemerintah Diminta Prioritaskan Keselamatan Masyarakat dalam Atasi Wabah Covid-19

Pemerintah Diminta Prioritaskan Keselamatan Masyarakat dalam Atasi Wabah Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X