YLBHI Nilai Pemilu Indonesia Tak Orisinal

Kompas.com - 15/01/2020, 17:21 WIB
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati  saat ditemui dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (5/10/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKetua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati saat ditemui dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (5/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan Umum ( pemilu) di Indonesia dinilai tidak orisinal. Kondisi ini disebut membuat hak kebebasan politik menjadi terganggu karena pemilu juga tidak digelar secara murni.

Menurut Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI) Asfinawati, jika dilihat sekilas, baik pemilu legislatif maupun eksekutif tidak bermasalah.

Namun, jika ditilik lebih dalam, Pemilu di Indonesia telah diatur agar hanya pihak tertentu yang bisa menang. Itu, kata Asfinawati, menjadi persoalan serius dalam tatanan demokrasi. 

Baca juga: Pemilu: Pengertian, Alasan, Fungsi, Asas dan Tujuan

"Pemilihan berkala itu tidak hanya harus independen, tapi juga genuine. Kita tak pernah dengar selama di Indonesia, orisinalitas dari sebuah pemilu," ujar Asfinawati dalam konferensi pers Laporan HAM 2019 dan Proyeksi 2020 di Kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).

Dari temuan YLBHI, kata dia, pemilu yang tak orisinal itu dirancang secara sistematis oleh partai politik yang mengandemen UUD 1945 Pasal 6A. Terutama Pasal 2 yang tak selaras dengan Pasal 1.

Ayat 1 pasal tersebut berbunyi 'Presiden dan Wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat', sedangkan ayat 2 berbunyi 'pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai.'

"Jadi tidak ada kesempatan calon independen di pilpres. Itu juga mengantisipasi rakyat miskin membuat partai sehingga mereka persulit pembuatan parpol," kata dia.

Menurut dia, hak seseorang untuk mencalonkan diri tidak boleh dibatasi secara tidak beralasan dengan meminta kandidat itu jadi anggota partai.

Contoh nyata dari hasil pemilu yang tak orisinal dan genuine itu, kata dia, melahirkan oligarki.

"Itu sebetulnya bukti nyata adanya oligarki. Ketika pemerintahan dikuasai segelintir orang dan segelintir orang itulah yang menentukan urusan politik atau pemerintahan di suatu negara," kata dia.

Baca juga: 4 Hal yang Bikin Politik Uang Sulit Hilang meski Sistem Pemilu Diubah

Adanya oligarki tampak dari adanya aksi mahasiswa pada September 2019. Aksi tersebut, kata dia, menunjukkan adanya ketidakpercayaan rakyat kepada orang-orang yang berada di lingkungan pemerintahan dan para wakil rakyat.

"Aspirasi mereka tidak terwakili aspirasi karena itu orang harus turun ke jalan. Kalau sudah diwakili, maka tak usah mereka turun ke jalan," kata dia.

"Ini menunjukkan kebebasan politik di Indonesia adalah kebebasan politik yang semu dan pemilunya tidak original dan genuine," pungkas dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istilah 'New Normal' Salah, Pemerintah: yang Benar Adaptasi Kebiasaan Baru

Istilah "New Normal" Salah, Pemerintah: yang Benar Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Zulkifli Hasan: PAN Ya Muhammadiyah, Muhammadiyah Ya PAN

Zulkifli Hasan: PAN Ya Muhammadiyah, Muhammadiyah Ya PAN

Nasional
Pemerintah Minta Masyarakat Gunakan Masker yang Nyaman, Cukup Ruang untuk Bernapas

Pemerintah Minta Masyarakat Gunakan Masker yang Nyaman, Cukup Ruang untuk Bernapas

Nasional
Terawan Berkantor di Jatim, Kemenkes: Penyebaran Covid-19 di Sana Butuh Perhatian Khusus

Terawan Berkantor di Jatim, Kemenkes: Penyebaran Covid-19 di Sana Butuh Perhatian Khusus

Nasional
Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

[POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

Nasional
Tim Pemburu Koruptor, Wacana Dihidupkan Kembali dan Prestasinya yang Biasa Saja

Tim Pemburu Koruptor, Wacana Dihidupkan Kembali dan Prestasinya yang Biasa Saja

Nasional
Terduga Teroris Tewas Ditembak Densus 88 di Sukoharjo

Terduga Teroris Tewas Ditembak Densus 88 di Sukoharjo

Nasional
75.669 Kasus Covid-19 hingga 12 Juli serta Imbauan Pemerintah soal Face Shield dan Masker

75.669 Kasus Covid-19 hingga 12 Juli serta Imbauan Pemerintah soal Face Shield dan Masker

Nasional
Ingatkan soal 'Microdroplet', Yurianto: Masker Mutlak Digunakan, Bukan 'Face Shield'

Ingatkan soal "Microdroplet", Yurianto: Masker Mutlak Digunakan, Bukan "Face Shield"

Nasional
Ini Cara 'Tenant' di Mal Cegah Penularan Covid-19

Ini Cara "Tenant" di Mal Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Penerapan Protokol Kesehatan di Mal Dinilai Sudah Cukup Baik

Penerapan Protokol Kesehatan di Mal Dinilai Sudah Cukup Baik

Nasional
Pemerintah: Face Shield Tanpa Masker Tak Melindungi Maksimal

Pemerintah: Face Shield Tanpa Masker Tak Melindungi Maksimal

Nasional
Pemerintah: Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS karena Bergejala Ringan

Pemerintah: Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS karena Bergejala Ringan

Nasional
Perhatikan, Berapa Lama Masker dan Face Shield Harus Diganti

Perhatikan, Berapa Lama Masker dan Face Shield Harus Diganti

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X