Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Tunggal pada Pilkada 2020 Diprediksi Meningkat, Ini Sebabnya...

Kompas.com - 15/01/2020, 17:06 WIB
Sania Mashabi,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Riset Konstitusi dan Demokratis (KODE) Insiatif Veri Junaidi memprediksi, keberadaan calon tunggal pada Pilkada 2020 akan meningkat.

Hal tersebut dikatakan dalam acara diskusi tentang Proyeksi 2020 Pemilu dan Pembentukan Kebijakan Negara Konstitusional di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).

"Calon tunggal potensinya akan terus naik. 2015 itu ada tiga calon tunggal, 2017 ada sembilan calon tunggal dan 2018 itu ada 16 calon tunggal," ujar Veri.

Baca juga: Dari Gibran hingga Doli, 4 Keluarga Jokowi yang Berniat Maju di Pilkada 2020

Menurut Veri, saat ini sudah banyak yang menyadari bahwa calon tunggal merupakan strategi untuk dapat memenangkan pilkada dengan mudah.

"Kenapa naik? Orang sudah mulai sadar bahwa itu merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh kandidat untuk kemudian memenangkan pilkada dengan cara mudah," ungkap dia.

Buktinya, rata-rata calon tunggal kerap berhasil memenangkan pilkada.

Baca juga: Mendagri Minta Kemenkeu Penuhi Kekurangan Anggaran DKPP untuk Pilkada 2020

Oleh sebab itu, Veri pun meminta semua regulasi yang bisa mempermudah keberadaan calon tunggal harus dievaluasi.

"Dari seluruh calon tunggal ini hampir seluruhnya menang. Kecuali Pilkada Kota Makassar tahun 2018. Oleh karena itu, yang diharapkan ini harus dievaluasi," imbuh dia.

Veri juga mengatakan, Pilkada 2020 akan menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilihan, yakni KPU dan Bawaslu.

Baca juga: LBH Pers: Pilkada 2020 Berpotensi Timbulkan Kekerasan Terhadap Jurnalis

Salah satu tantangannya adalah penataan regulasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang tidak masuk bahasan program legialasi nasional DPR.

"Tantangannya, revisi UU Pilkada tidak masuk dalam prioritas pembahasan, menanti putusan MK juga membutuhkan waktu. Saat inipun masih ada tiga permohon pengujian Undang-Undang Pilkada di MK," tutur dia.

"Oleh karena itu, KPU dan Bawaslu mesti dengan segera melakukan penataan regulasi," lanjut Veri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com