Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/01/2020, 17:06 WIB
Sania Mashabi,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Riset Konstitusi dan Demokratis (KODE) Insiatif Veri Junaidi memprediksi, keberadaan calon tunggal pada Pilkada 2020 akan meningkat.

Hal tersebut dikatakan dalam acara diskusi tentang Proyeksi 2020 Pemilu dan Pembentukan Kebijakan Negara Konstitusional di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).

"Calon tunggal potensinya akan terus naik. 2015 itu ada tiga calon tunggal, 2017 ada sembilan calon tunggal dan 2018 itu ada 16 calon tunggal," ujar Veri.

Baca juga: Dari Gibran hingga Doli, 4 Keluarga Jokowi yang Berniat Maju di Pilkada 2020

Menurut Veri, saat ini sudah banyak yang menyadari bahwa calon tunggal merupakan strategi untuk dapat memenangkan pilkada dengan mudah.

"Kenapa naik? Orang sudah mulai sadar bahwa itu merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh kandidat untuk kemudian memenangkan pilkada dengan cara mudah," ungkap dia.

Buktinya, rata-rata calon tunggal kerap berhasil memenangkan pilkada.

Baca juga: Mendagri Minta Kemenkeu Penuhi Kekurangan Anggaran DKPP untuk Pilkada 2020

Oleh sebab itu, Veri pun meminta semua regulasi yang bisa mempermudah keberadaan calon tunggal harus dievaluasi.

"Dari seluruh calon tunggal ini hampir seluruhnya menang. Kecuali Pilkada Kota Makassar tahun 2018. Oleh karena itu, yang diharapkan ini harus dievaluasi," imbuh dia.

Veri juga mengatakan, Pilkada 2020 akan menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilihan, yakni KPU dan Bawaslu.

Baca juga: LBH Pers: Pilkada 2020 Berpotensi Timbulkan Kekerasan Terhadap Jurnalis

Salah satu tantangannya adalah penataan regulasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang tidak masuk bahasan program legialasi nasional DPR.

"Tantangannya, revisi UU Pilkada tidak masuk dalam prioritas pembahasan, menanti putusan MK juga membutuhkan waktu. Saat inipun masih ada tiga permohon pengujian Undang-Undang Pilkada di MK," tutur dia.

"Oleh karena itu, KPU dan Bawaslu mesti dengan segera melakukan penataan regulasi," lanjut Veri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Dugaan Kebocoran Data Pemilih Diperkirakan Bisa Membahayakan Pemilu

Dugaan Kebocoran Data Pemilih Diperkirakan Bisa Membahayakan Pemilu

Nasional
Pakar Klaim Sudah Beritahu KPU soal Kerawanan Sistem Data Pemilih

Pakar Klaim Sudah Beritahu KPU soal Kerawanan Sistem Data Pemilih

Nasional
Dugaan Data Pemilih KPU Bocor, Peretas Diperkirakan Akses Admin Sidalih Secara Ilegal

Dugaan Data Pemilih KPU Bocor, Peretas Diperkirakan Akses Admin Sidalih Secara Ilegal

Nasional
Akan Gelar Debat Capres 5 Kali, KPU: Kemungkinan di Jakarta Semua

Akan Gelar Debat Capres 5 Kali, KPU: Kemungkinan di Jakarta Semua

Nasional
Mahfud Minta KPU Buat Sistem yang Tidak Bisa Dibobol Peretas

Mahfud Minta KPU Buat Sistem yang Tidak Bisa Dibobol Peretas

Nasional
Pengamat: Debat Pilpres Jangan Cuma Kampanye, Harus Ada Pertengkaran Pikiran

Pengamat: Debat Pilpres Jangan Cuma Kampanye, Harus Ada Pertengkaran Pikiran

Nasional
Hadiri Pelantikan Maruli Simanjuntak Jadi KSAD, Luhut Menangis

Hadiri Pelantikan Maruli Simanjuntak Jadi KSAD, Luhut Menangis

Nasional
Mahfud Harap Letjen Maruli Kerja Profesional Setelah Dilantik Jadi KSAD

Mahfud Harap Letjen Maruli Kerja Profesional Setelah Dilantik Jadi KSAD

Nasional
Syahrul Yasin Limpo Penuhi Panggilan Pemeriksaan Ke-2 di Bareskrim, Terkait Kasus Dugaan Pemerasaan

Syahrul Yasin Limpo Penuhi Panggilan Pemeriksaan Ke-2 di Bareskrim, Terkait Kasus Dugaan Pemerasaan

Nasional
TNI Mengaku Tak Pernah Kerahkan Personel Jadi Ajudan Firli Bahuri

TNI Mengaku Tak Pernah Kerahkan Personel Jadi Ajudan Firli Bahuri

Nasional
Data Pemilih yang Diduga Bocor Dilindungi UU, KPU Harusnya Jaga Kerahasiaan

Data Pemilih yang Diduga Bocor Dilindungi UU, KPU Harusnya Jaga Kerahasiaan

Nasional
Presiden Jokowi Lantik Maruli Simanjuntak Jadi KSAD, Gantikan Agus Subiyanto

Presiden Jokowi Lantik Maruli Simanjuntak Jadi KSAD, Gantikan Agus Subiyanto

Nasional
Prabowo-Gibran Tak Kampanye Lagi di Hari Ke-2, TKN: Lebih Penting Layani Rakyat

Prabowo-Gibran Tak Kampanye Lagi di Hari Ke-2, TKN: Lebih Penting Layani Rakyat

Nasional
Jokowi: Jangan sampai Pemerintah Pusat Bangun Pelabuhan, Jalan Provinsinya Tidak Dikoneksikan

Jokowi: Jangan sampai Pemerintah Pusat Bangun Pelabuhan, Jalan Provinsinya Tidak Dikoneksikan

Nasional
Viral, Video Edhy Prabowo Saat Wisuda Anak Ferdy Sambo, Kemenkumham: Bebas Bersyarat

Viral, Video Edhy Prabowo Saat Wisuda Anak Ferdy Sambo, Kemenkumham: Bebas Bersyarat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com