Nurdin Basirun Sakit, Hakim Tipikor Tunda Sidang Lanjutan Pemeriksaan Saksi

Kompas.com - 15/01/2020, 15:30 WIB
Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menunda sidang lanjutan pemeriksaan saksi untuk mantan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Rabu (15/1/2020). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANMajelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menunda sidang lanjutan pemeriksaan saksi untuk mantan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Rabu (15/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menunda sidang lanjutan pemeriksaan saksi untuk mantan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Rabu (15/1/2020).

Adapun Nurdin Basirun merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait izin pemanfaatan ruang laut dan penerimaan gratifikasi.

Penundaan itu dilakukan lantaran jaksa KPK menyampaikan informasi bahwa Nurdin sedang sakit dan masih dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Di persidangan, jaksa tidak menyampaikan secara spesifik Nurdin sedang sakit apa.

Baca juga: Saksi Mengaku Pernah Titipkan Uang Rp 50 Juta Melalui Sopir Nurdin Basirun

Jaksa hanya menyampaikan ada surat keterangan sakit yang akan diserahkan ke majelis hakim yang dipimpin hakim Yanto tersebut.

Rencananya, jaksa sudah menyiapkan enam orang sebagai saksi di persidangan lanjutan hari ini.

"Hari Rabu nanti, saksi dipanggil ya. Untuk itu sidang ditunda dan dilanjutkan 22 Januari," kata hakim Yanto menutup persidangan.

Dalam perkara ini, Nurdin Basirun didakwa menerima suap sebesar Rp 45 juta dan 11.000 dollar Singapura secara bertahap terkait izin prinsip pemanfaatan ruang laut di wilayah Kepri.

Baca juga: 6 Fakta Sidang Nurdin Basirun, Uang Suap dari Pengusaha hingga Pengumpulan Dana Open House Lebaran

Menurut jaksa, suap itu diberikan pengusaha Kock Meng bersama-sama temannya bernama Johanes Kodrat dan Abu Bakar.

Uang itu diberikan melalui Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau dan Budy Hartono selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau.

Selain itu, ia juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 4,22 miliar dari berbagai pihak dalam kurun waktu 2016-2019 selama masa jabatannya.

Menurut jaksa, sumber gratifikasi itu berasal dari pemberian sejumlah pengusaha terkait penerbitan izin prinsip pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi.

Jaksa juga menyebutkan penerimaan gratifikasi itu juga berasal dari para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Kepri.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X