Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KY Dikritik Komisi III karena Dianggap Promosikan Calon Hakim Agung

Kompas.com - 15/01/2020, 14:08 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR menggelar rapat konsultasi bersama Komisi Yudisial (KY) mengenai seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung (MA) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir dan dihadiri Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus menyampaikan enam nama calon hakim agung.

Baca juga: Komisi Yudisial Berharap DPR Setujui Usulan 6 Calon Hakim Agung

Namun, Jaja hanya memaparkan latar belakang satu nama calon hakim agung yaitu Soesilo. Padahal, pada layar Komisi III terdapat enam nama calon hakim agung.

"Sebagai contoh untuk kamar pidana Saudara Soesilo, dia berintegritas tinggi dan bertanggung jawab," ujar Jaja.

"Di sisi kompetensinya dia berada di atas standar hakim agung. Kemudian perilaku kerjanya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," kata dia.

Pemaparan Ketua KY pun menuai kritik keras dari Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa. Desmond menilai, Jaja karena hanya menonjol satu nama calon hakim agung yaitu Soesilo.

"Ada yang menarik disampaikan di forum ini, Soesilo itu 'di atas rata-rata', kalimat 'di atas rata-rata' dari omongan bapak tadi saya rasa ada yang menggelitik, rata-rata apa? Kemampuan intelektualnya, kah? Atau segalanya? Atau ini bagian dari penggiringan?" kata Desmond.

Baca juga: KY Apresiasi Penangkapan Pembunuh Hakim PN Medan

Hal serupa juga disampaikan oleh Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari.

Taufik mengatakan, pemaparan satu nama calon hakim agung yang dilakukan Ketua KY menimbulkan kecurigaan Komisi III.

Taufik mengatakan, seharusnya Ketua KY tak hanya memaparkan latar belakang Soesilo selaku calon hakim agung, tetapi menyampaikan semua latar belakang calon hakim agung.

"Ya kita juga bertanya-tanya, mungkin maksudnya adalah untuk contoh. Tapi akhirnya malah kesan yang timbul menjadi berbeda, oleh karena itu sebaiknya ketika ingin memaparkan latar belakang (calon hakim agung), sekalian saja semuanya dipaparkan," kata Taufik.

Adapun enam nama calon hakim agung yang diserahkan ke DPR adalah :

1. Hakim tinggi Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin, Soesilo

2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Busra

3. Hakim Militer Utama Dilmiltama, Brigjen TNI Sugeng Sutrisno

4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, Dwi Sugiarto

5. Panitera Muda Perdata Khusus pada Mahkamah Agung, Rahmi Mulyati

6. Wakil Ketua III Pengadilan Pajak bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim, Sartono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com