4 Hal yang Bikin Politik Uang Sulit Hilang meski Sistem Pemilu Diubah

Kompas.com - 15/01/2020, 12:42 WIB
Mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay saat ditemui di acara FGD KPU tentang E-Rekapitulasi di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay saat ditemui di acara FGD KPU tentang E-Rekapitulasi di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menilai, praktik politik uang tidak akan berkurang hanya dengan mengubah sistem pemilu proporsional daftar terbuka menjadi proporsional daftar tertutup.

Menurut dia, persoalan dasar politik uang harus dibenahi bila memang partai politik ingin menyelesaikannya.

Hadar mengatakan, ada empat hal yang menyebabkan sistem demokrasi di Tanah Air berbiaya mahal. Pertama, ketidakberhasilan parpol dalam menjaring calon yang cukup berintegritas. “

“Kedua, kurangnya kemampuan parpol dalam mengontrol calon untuk mengikuti pemilu sesuai peraturan,” kata Hadar kepada Kompas.com, Selasa (14/1/2020).

Baca juga: Rakernas PDI-P Rekomendasikan Revisi UU Pemilu terkait Sistem Proporsional Tertutup dan Peningkatan Ambang Batas Parlemen

Ketiga, sistem pengawasan dan penegakan hukum pemilu yang masih lemah. Terakhir, pengaturan dan pertanggungjawaban dana kampanye yang masih longgar.

“Jadi, tidak ada jaminannya kembali ke sistem tertutup (empat) permasalahan di atas akan selesai. (Justru) yang dijamin dengan perubahan sistem pemilu model ini sentralitas dan dominasi kepada pengurus partai akan semakin kuat,” ujarnya.

Persoalan lain, imbuh dia, justru kian muncul bila sistem proporsional daftar tertutup diterapkan. Pertama, akuntabilitas wakil rakyat akan lebih kuat ke partai politik dibandingkan konstituen atau masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

Baca juga: Ini Syarat yang Harus Dipenuhi jika Ingin Ubah Sistem Pemilu ke Proporsional Tertutup

Kedua, caleg yang disiapkan dan diharapkan terpilih oleh parpol belum tentu menjadi pilihan masyarakat. Hal itu dikarenakan masyarakat tak lagi memilih kandidat langsung, melainkan hanya memilih logo parpol di kertas suara.

Bila parpol tersebut memiliki suara yang cukup untuk menempatkan kandidatnya di DPR, maka penentuan kandidat akan berdasarkan pada nomor urut yang telah ditentukan parpol sebelumnya.

Ketiga, Proses kampanye yang seharusnya menjadi ajang bagi para calon menunjukkan kualitas dan sebaliknya bagi masyarakat mengenal calon wakil rakyat mereka menjadi sulit.

“Parpol cenderung menekankan atau memfokuskan pada isu-isu level parpol. Caleg-caleg di nomor urut bawah cenderung malas berkampanye karena merasa potensi keterpilihan mereka yang kecil, demikian juga caleg di momor urut kecil atau atas karena potensi keterpilihan mereka lebih besar,” pungkasnya.

Baca juga: Ini Kekurangan Pemilihan Sistem Proporsional Terbuka Untuk DPR Menurut Peneliti LIPI

Wacana mengembalikan sistem pemilu ke proporsional daftar tertutup menjadi salah satu rekomendasi yang dihasilkan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan. Perubahan sistem pemilu tersebut dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

Nasional
Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Nasional
KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Nasional
Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Nasional
KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X