4 Hal yang Bikin Politik Uang Sulit Hilang meski Sistem Pemilu Diubah

Kompas.com - 15/01/2020, 12:42 WIB
Mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay saat ditemui di acara FGD KPU tentang E-Rekapitulasi di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay saat ditemui di acara FGD KPU tentang E-Rekapitulasi di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menilai, praktik politik uang tidak akan berkurang hanya dengan mengubah sistem pemilu proporsional daftar terbuka menjadi proporsional daftar tertutup.

Menurut dia, persoalan dasar politik uang harus dibenahi bila memang partai politik ingin menyelesaikannya.

Hadar mengatakan, ada empat hal yang menyebabkan sistem demokrasi di Tanah Air berbiaya mahal. Pertama, ketidakberhasilan parpol dalam menjaring calon yang cukup berintegritas. “

“Kedua, kurangnya kemampuan parpol dalam mengontrol calon untuk mengikuti pemilu sesuai peraturan,” kata Hadar kepada Kompas.com, Selasa (14/1/2020).

Baca juga: Rakernas PDI-P Rekomendasikan Revisi UU Pemilu terkait Sistem Proporsional Tertutup dan Peningkatan Ambang Batas Parlemen

Ketiga, sistem pengawasan dan penegakan hukum pemilu yang masih lemah. Terakhir, pengaturan dan pertanggungjawaban dana kampanye yang masih longgar.

“Jadi, tidak ada jaminannya kembali ke sistem tertutup (empat) permasalahan di atas akan selesai. (Justru) yang dijamin dengan perubahan sistem pemilu model ini sentralitas dan dominasi kepada pengurus partai akan semakin kuat,” ujarnya.

Persoalan lain, imbuh dia, justru kian muncul bila sistem proporsional daftar tertutup diterapkan. Pertama, akuntabilitas wakil rakyat akan lebih kuat ke partai politik dibandingkan konstituen atau masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

Baca juga: Ini Syarat yang Harus Dipenuhi jika Ingin Ubah Sistem Pemilu ke Proporsional Tertutup

Kedua, caleg yang disiapkan dan diharapkan terpilih oleh parpol belum tentu menjadi pilihan masyarakat. Hal itu dikarenakan masyarakat tak lagi memilih kandidat langsung, melainkan hanya memilih logo parpol di kertas suara.

Bila parpol tersebut memiliki suara yang cukup untuk menempatkan kandidatnya di DPR, maka penentuan kandidat akan berdasarkan pada nomor urut yang telah ditentukan parpol sebelumnya.

Ketiga, Proses kampanye yang seharusnya menjadi ajang bagi para calon menunjukkan kualitas dan sebaliknya bagi masyarakat mengenal calon wakil rakyat mereka menjadi sulit.

“Parpol cenderung menekankan atau memfokuskan pada isu-isu level parpol. Caleg-caleg di nomor urut bawah cenderung malas berkampanye karena merasa potensi keterpilihan mereka yang kecil, demikian juga caleg di momor urut kecil atau atas karena potensi keterpilihan mereka lebih besar,” pungkasnya.

Baca juga: Ini Kekurangan Pemilihan Sistem Proporsional Terbuka Untuk DPR Menurut Peneliti LIPI

Wacana mengembalikan sistem pemilu ke proporsional daftar tertutup menjadi salah satu rekomendasi yang dihasilkan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan. Perubahan sistem pemilu tersebut dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lebih dari 3.000 Rumah Terendam Banjir di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan

Lebih dari 3.000 Rumah Terendam Banjir di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan

Nasional
BNPB Bantu Pemerintah Daerah terkait Relokasi Warga Terdampak Bencana

BNPB Bantu Pemerintah Daerah terkait Relokasi Warga Terdampak Bencana

Nasional
Belajar dari Longsor Sumedang, Komisi VIII DPR Dorong Pembangunan Berbasis Mitigasi Bencana

Belajar dari Longsor Sumedang, Komisi VIII DPR Dorong Pembangunan Berbasis Mitigasi Bencana

Nasional
Warga Terdampak Longsor di Sumedang Akan Direlokasi Permanen

Warga Terdampak Longsor di Sumedang Akan Direlokasi Permanen

Nasional
Gempa Majene, Mensos Risma: Bantuan Tenaga Medis Beroperasi di 2 Rumah Sakit

Gempa Majene, Mensos Risma: Bantuan Tenaga Medis Beroperasi di 2 Rumah Sakit

Nasional
Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian, Epidemiolog: Itu Berbahaya Sekali

Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian, Epidemiolog: Itu Berbahaya Sekali

Nasional
Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

Nasional
Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Nasional
UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

Nasional
Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Nasional
Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

Nasional
Sepekan Ini, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Catat Rekor 3 Hari Berturut-turut

Sepekan Ini, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Catat Rekor 3 Hari Berturut-turut

Nasional
Menkes Wacanakan Penerima Vaksin Covid-19 Dapat Sertifikat, Bisa Jadi Syarat Bepergian

Menkes Wacanakan Penerima Vaksin Covid-19 Dapat Sertifikat, Bisa Jadi Syarat Bepergian

Nasional
Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X