Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Atas Usul PDI-P, 'Serangan Fajar' Dikhawatirkan Pindah ke Parpol

Kompas.com - 15/01/2020, 10:45 WIB
Dani Prabowo,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menilai, PDI Perjuangan kurang cermat dalam mencari obat untuk 'penyakit' politik uang dalam pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional daftar terbuka.

Menurut Hadar, mengubah sistem pemilu dari terbuka jadi proporsional daftar tertutup tidak serta merta menghapus praktik politik uang.

Sebaliknya, praktik 'serangan fajar' justru dikhawatirkan hanya akan berpindah dari masyarakat ke internal partai politik.

"Pandangan dengan sistem tertutup politik uang akan hilang, saya kira salah kaprah," ujar Hadar kepada Kompas.com, Selasa (14/1/2020).

"Jangan-jangan tidak juga menjamin politik uang akan berkurang. Bisa jadi cuma sekedar pindah saja dari pemilih ke pengurus parpol," lanjut dia.

Baca juga: PAN Tolak Usulan PDI-P Terkait Sistem Pemilu Proposional Tertutup

Apabila kekhawatirannya benar demikian, maka yang berubah kualitas dari 'serangan fajar' itu sendiri.

"Untuk beli suara mesti disediakan amplop dalam jumlah banyak, sedangkan untuk membeli pengurus parpol, cukup dengan beberapa lembar saja dalam dollar," lanjut Hadar.

Ia mengatakan, mengembalikan sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup dikhawatirkan hanya akan membuat sentralitas dan dominasi pengurus partai semakin besar dalam menentukan siapa kandidat yang akan melenggang ke Senayan.

Salah satu kelemahan sistem pemilu tertutup, yakni akuntabilitas calon anggota legislatif itu sendiri.

Wakil rakyat terpilih dikhawatirkan justru akan lebih tunduk kepada parpol dibandingkan melayani kepentingan masyarakat di daerah pemilihannya.

Baca juga: Ini Syarat yang Harus Dipenuhi jika Ingin Ubah Sistem Pemilu ke Proporsional Tertutup

"Caleg yang disiapkan dan diharapkan terpilih oleh parpol belum tentu menjadi pilihan masyarakat," ujar Hadar.

"Proses kampanye yang seharusnya menjadi ajang para calon menunjukkan kualitas dan sebaliknya bagi masyarakat mengenal calon wakil rakyat mereka menjadi sulit," lanjut dia.

Selain itu, caleg dengan nomor urut bawah cenderung akan malas berkampanye karena merasa potensi keterpilihan mereka kecil.

Demikian halnya dengan caleg yang memiliki nomor urut teratas. Kecenderungan untuk malas berkampanye juga tetap ada karena potensi keterpilihan mereka besar.

Usul PDI-P

Diberitakan, usulan kenaikan parliamantary treshold sebesar lima persen baru-baru ini direkomendasikan PDI Perjuangan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com