Atas Usul PDI-P, 'Serangan Fajar' Dikhawatirkan Pindah ke Parpol

Kompas.com - 15/01/2020, 10:45 WIB
Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay saat diwawancarai usai diskusi Formappi di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (24/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay saat diwawancarai usai diskusi Formappi di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (24/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menilai, PDI Perjuangan kurang cermat dalam mencari obat untuk 'penyakit' politik uang dalam pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional daftar terbuka.

Menurut Hadar, mengubah sistem pemilu dari terbuka jadi proporsional daftar tertutup tidak serta merta menghapus praktik politik uang.

Sebaliknya, praktik ' serangan fajar' justru dikhawatirkan hanya akan berpindah dari masyarakat ke internal partai politik.

"Pandangan dengan sistem tertutup politik uang akan hilang, saya kira salah kaprah," ujar Hadar kepada Kompas.com, Selasa (14/1/2020).

"Jangan-jangan tidak juga menjamin politik uang akan berkurang. Bisa jadi cuma sekedar pindah saja dari pemilih ke pengurus parpol," lanjut dia.

Baca juga: PAN Tolak Usulan PDI-P Terkait Sistem Pemilu Proposional Tertutup

Apabila kekhawatirannya benar demikian, maka yang berubah kualitas dari 'serangan fajar' itu sendiri.

"Untuk beli suara mesti disediakan amplop dalam jumlah banyak, sedangkan untuk membeli pengurus parpol, cukup dengan beberapa lembar saja dalam dollar," lanjut Hadar.

Ia mengatakan, mengembalikan sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup dikhawatirkan hanya akan membuat sentralitas dan dominasi pengurus partai semakin besar dalam menentukan siapa kandidat yang akan melenggang ke Senayan.

Salah satu kelemahan sistem pemilu tertutup, yakni akuntabilitas calon anggota legislatif itu sendiri.

Wakil rakyat terpilih dikhawatirkan justru akan lebih tunduk kepada parpol dibandingkan melayani kepentingan masyarakat di daerah pemilihannya.

Baca juga: Ini Syarat yang Harus Dipenuhi jika Ingin Ubah Sistem Pemilu ke Proporsional Tertutup

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nasional
Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Nasional
Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Nasional
DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Nasional
Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Nasional
Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X