Menteri Edhy Evaluasi Aturan soal Kapal Ikan yang Dikeluarkan Susi...

Kompas.com - 14/01/2020, 17:02 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) didampingi Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji (kanan) dan Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Nilanto Perbowo (kiri) memaparkan kronologis penangkapan kapal pencuri ikan berbendera Vietnam saat jumpa pers di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis (9/1/2020). Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan tiga kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu KP Orca 3, KP Hiu Macan 01 dan KP Hiu 011 berhasil menangkap tiga kapal pencuri ikan berbendera Vietnam beserta 36 ABK di Laut Natuna Utara pada Senin (30/12/2019). ANTARA FOTO/JESSICA HELENA WUYSAMenteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) didampingi Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji (kanan) dan Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Nilanto Perbowo (kiri) memaparkan kronologis penangkapan kapal pencuri ikan berbendera Vietnam saat jumpa pers di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis (9/1/2020). Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan tiga kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu KP Orca 3, KP Hiu Macan 01 dan KP Hiu 011 berhasil menangkap tiga kapal pencuri ikan berbendera Vietnam beserta 36 ABK di Laut Natuna Utara pada Senin (30/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengevaluasi aturan mengenai pelarangan operasional kapal tangkap ikan di atas 150 dan 200 gross ton.

Aturan bernomor D.1234/DJPT/PI.470. D4/31/12/2015 tentang Batasan Ukuran Kapal Ikan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) tersebut diketahui dikeluarkan oleh Menteri KKP periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti.

" Evaluasi sedang kita lakukan dan itu tidak saya sendiri. Ada tim yang sedang bekerja. Kita akan uji publik ke lapangan," ujar Edhy Prabowo usai bertemu Presiden Jokowi di kompleks istana kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Baca juga: Kemenlu: Kapal Ikan Asing Sudah Pergi dari ZEE Indonesia

Dengan demikian, terbuka kemungkinan aturan zaman Menteri Susi tersebut akan dicabut sekaligus digantikan dengan aturan baru.

Edhy menekankan bahwa evaluasi terhadap aturan itu dilakukan agar Indonesia bisa lebih mengoptimalkan sumber daya alam yang ada di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), khususnya di wilayah perairan Natuna.

Sebab, wilayah tersebut kerap dimasuki kapal asing, termasuk dari China.

Bahkan Negeri Tirai Bambu tersebut menganggap wilayah itu sebagai bagian dari wilayah teritorialnya berdasarkan sembilan garis putus-putus atau Nine Dash Line.

Baca juga: Rivalitas Nelayan Lokal Vs Kapal Ikan Asing di Natuna

Edhy mengatakan, saat ini sudah ada 700 kapal yang memiliki izin beroperasi di wilayah itu terdiri dari berbagai ukuran, mulai dari dari 40 GT, 100 GT hingga 150 GT.

Namun, dibutuhkan kapal dengan ukuran lebih besar untuk bisa beroperasi lebih jauh ke laut lepas.

"Kita enggak bisa membatasi hanya dengan ukuran kapal-kapal tertentu. Karena ZEE mungkin laut terbuka, kita perlu kapal-kapal yang cukup besar. Inilah yang harus kita hitung dan rapikan," kata Edhy.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X