Ketua MPR Minta Kerja KPK Tak Ganggu Iklim Investasi

Kompas.com - 14/01/2020, 16:26 WIB
Bambang Soesatyo setelah mendaftarkan diri menjadi calon ketua umum Partai Golkar, Senin (2/12/2019) KOMPAS.com/ALLIZHA PUTI MONARQIBambang Soesatyo setelah mendaftarkan diri menjadi calon ketua umum Partai Golkar, Senin (2/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan, ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan pimpinan MPR dengan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Bambang mengatakan, salah satu yang dibahas yakni masalah perizinan yang kerap kali menimbulkan praktik suap.

Oleh karena itu, ia mengingatkan KPK dalam menjalankan pemberantasan dan pencegahan korupsi agar tidak menggangu perekonomian nasional dan investasi.

"Kita juga memiliki tanggung jawab yang sama, tidak boleh menggangu perekonomian nasional. Artinya tidak boleh ini menakut-nakuti atau menggangu iklim daripada investasi yang telah susah payah dibangun oleh pemerintah," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Baca juga: Jokowi Kembali Didesak Terbitkan Perppu KPK, Ini Respons Istana

Bambang mengatakan, dalam pertemuan itu KPK juga meyakinkan pimpinan MPR bahwa pemberantasan korupsi tidak akan menimbulkan gaduh dan ketakutan.

"Harus berlandaskan kepada UU dan aturan yang berlaku," ujar dia. 

Menurut Bambang, pimpinan KPK menjelaskan esensi dari pemberantasan korupsi.

Adapun esensi pemberantasan korupsi, kata dia, adalah tidak hanya mengejar pelaku korupsi, tetapi menyelamatkan keuangan negara.

"Bahwa ada yang berbuat (korupsi), itu yang harus dihukum. Tapi intinya bukan mengejar orang, tapi mengejar pengembalian uang negara," ucap dia.

Baca juga: Soal Minta Bantuan Interpol Cari Harun Masiku, Polri Tunggu Permintaan KPK

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, pimpinan KPK menyampaikan masalah internal di tubuh lembaga antirasuah tersebut, yaitu peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mekanisme kerja bersama Dewan Pengawas.

"Kira-kira ada tujuh Perpres yang masih ditunggu untuk segera KPK tancap gas dengan UU yang baru," pungkasnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur NTB Sebut Pandemi Virus Corona Beri Peluang Ekonomi Bagi Masyarakat, Produksi APD Mandiri

Gubernur NTB Sebut Pandemi Virus Corona Beri Peluang Ekonomi Bagi Masyarakat, Produksi APD Mandiri

Nasional
Tips dari Kak Seto untuk Orangtua yang Dampingi Anak Belajar dari Rumah

Tips dari Kak Seto untuk Orangtua yang Dampingi Anak Belajar dari Rumah

Nasional
Hingga 4 April, 519 Pasien Dirawat di RS Darurat Covid-19

Hingga 4 April, 519 Pasien Dirawat di RS Darurat Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Orang Sehat Pakai Masker 2 Lapis, Orang dengan Gejala Pakai Masker 3 Lapis

Gugus Tugas Covid-19: Orang Sehat Pakai Masker 2 Lapis, Orang dengan Gejala Pakai Masker 3 Lapis

Nasional
Soal Wacana Bebaskan Napi Korupsi, BW: Ini Menjelaskan Pertanyaan, Siapa Sahabat Koruptor?

Soal Wacana Bebaskan Napi Korupsi, BW: Ini Menjelaskan Pertanyaan, Siapa Sahabat Koruptor?

Nasional
3 April: Ada 1.986 Kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Tambah Fasilitas Pemeriksaan

3 April: Ada 1.986 Kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Tambah Fasilitas Pemeriksaan

Nasional
Saling Bantah Pejabat Istana di Tengah Pandemi Corona...

Saling Bantah Pejabat Istana di Tengah Pandemi Corona...

Nasional
Ada Penolakan, Ridwan Kamil Minta TNI/ Polri Kawal Pemakaman Jenazah Covid-19

Ada Penolakan, Ridwan Kamil Minta TNI/ Polri Kawal Pemakaman Jenazah Covid-19

Nasional
Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Nasional
Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Nasional
Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Nasional
PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Nasional
Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X