Ketua MPR: Pimpinan KPK Janji Tak Akan Jadi "Tunggangan" Partai Politik

Kompas.com - 14/01/2020, 15:19 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo berpidato pada seminar nasional yang diselenggarakan SETARA Institute  di Jakarta, Senin (11/11/2019). Seminar tersebut mengangkat tema Merawat Kemajemukan, Memperkuat Negara Pancasila. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIKetua MPR Bambang Soesatyo berpidato pada seminar nasional yang diselenggarakan SETARA Institute di Jakarta, Senin (11/11/2019). Seminar tersebut mengangkat tema Merawat Kemajemukan, Memperkuat Negara Pancasila. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) berjanji tidak akan menjadi alat bagi kepentingan politik tertentu dalam menjalankan tugasnya.

Hal ini disampaikan Bambang seusai pertemuan dengan lima pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

"KPK tadi juga meyakinkan kepada kami, bahwa KPK tidak bekerja sebagai tunggangan partai politik dan kepentingan apapun kecuali kepentingan negara," kata Bambang.

Baca juga: Pimpinan MPR Gelar Pertemuan dengan Pimpinan KPK, Bahas Apa?

Bambang mengatakan, pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam itu juga membahas esensi dari pemberantasan korupsi.

Menurut dia, esensi pemberantasan korupsi adalah tidak hanya mengejar pelaku korupsi, tetapi juga untuk menyelamatkan keuangan negara.

"Bahwa ada yang berbuat (korupsi), itu yang harus dihukum. Tapi intinya bukan mengejar orang, tapi mengejar pengembalian uang negara," ujarnya.

Baca juga: Desmond: Apa yang Terjadi Hari Ini, Bukti KPK Dilemahkan

Bambang mengatakan, pimpinan KPK juga telah menetapkan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh menimbulkan kegaduhan dan ketakutan.

"Harus berlandaskan kepada UU dan aturan yang berlaku," ucapnya.

Pimpinan KPK, kata Bambang, juga menyampaikan masalah internal yaitu terkait peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mekanisme kerja bersama Dewan Pengawas.

"Kira-kira ada tujuh Perpres yang masih ditunggu untuk segera KPK tancap gas dengan UU yang baru," tuturnya.

Lebih lanjut, Bambang mengingatkan, agar pemberantasan dan pencegahan korupsi tidak mengganggu perekonomian nasional dan investasi.

"Kita juga memiliki tanggungjawab yang sama, tidak boleh menggangu perekonomian nasional. Artinya tidak boleh ini menakut-nakuti atau menggangu iklim daripada investasi yang telah susah payah dibangun oleh pemerintah," pungkasnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X