Praperadilan Ditolak, Status Tersangka Eks Bos Lippo Cikarang Sah

Kompas.com - 14/01/2020, 13:57 WIB
Mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (tengah) berjalan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/8/2019). Toto yang menjadi tersangka, dimintai keterangan terkait kasus suap pengurusan perizinan Mega Proyek pembangunan Kota Modern Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang juga menjerat sejumlah pejabat diantaranya Bekas Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin yang divonis 6 tahun penjara dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa.   ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama. ANTARA FOTO/RENO ESNIRMantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (tengah) berjalan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/8/2019). Toto yang menjadi tersangka, dimintai keterangan terkait kasus suap pengurusan perizinan Mega Proyek pembangunan Kota Modern Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang juga menjerat sejumlah pejabat diantaranya Bekas Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin yang divonis 6 tahun penjara dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa. ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto.

Bartholomeus merupakan salah satu tersangka dalam perkara dugaan suap izin peruntukan dan penggunaan tanah (IPPT) proyek Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi.

"Permohonan praperadilan yang diajukan pemohon tidak beralasan dan haruslah ditolak," ujar Hakim tunggal Sujarwanto yang disusul ketokan palu di ruang sidang 2 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2020).

Baca juga: Kasus Meikarta, Sekda Nonaktif Jabar Iwa Karniwa Segera Disidang

Dengan ditolaknya praperadilan itu, maka petitum gugatan tidak perlu dipertimbangkan.

Hakim pun menyatakan penetapan status hukum oleh penyidik KPK terhadap Toto, sah.

Sementara itu, anggota tim biro hukum KPK Natalia Kristanto mengatakan, putusan itu menegaskan bahwa penetapan tersangka atas Toto telah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

"Tadi sama-sama didengar, hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang memang relevan yang telah kami sampaikan dalam persidangan sebelumnya," terang Natalia.

"Artinya, apa yang kami lakukan dengan penyidikan atau pun penetapan tersangka atas nama Bartholomeus Toto memang telah sebagaimana ketentuan perundang-undangan berlaku," ujar dia.

Baca juga: Periksa Kadis LH Jabar dalam Kasus Meikarta, Ini yang Didalami KPK

Sebelumnya, Toto ditetapkan tersangka oleh penyidik KPK dalam kasus suap izin proyek Meikarta, Senin (29/7/2019) lalu.

Ia diduga menyuap Bupati Bekasi ketika itu, yakni Neneng Hassanah Yasin untuk mengurus perizinan proyek pembangunan Meikarta.

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

Nasional
Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Nasional
Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Nasional
Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Nasional
Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Nasional
Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X