MK Diminta Batasi Masa Jabatan Anggota DPR, DPD dan DPRD Maksimal 10 Tahun

Kompas.com - 14/01/2020, 12:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang advokat bernama Ignatius Supriyadi menggugat ketentuan tentang masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil atas materi muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014," kata Igantius dalam sidang pendahuluan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).

Baca juga: Masa Jabatan Anggota DPR dan DPRD Diminta Dibatasi

Ignatius berpandangan, empat pasal yang dimuat dalam UU MD3 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasalnya, keempat pasal tak mengatur secara jelas mengenai masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD, sehingga berpotensi multitafsir.

Pada Pasal 76 ayat (4) misalnya, menyebutkan bahwa "masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji".

Begitupun pada tiga pasal lainnya, mengatur masa jabatan anggota DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Menurut Ignatius, pasal tersebut secara implisit mengandung makna bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD yang lama tidak dapat menjadi legislator lagi karena digantikan oleh anggota baru.

Artinya, anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya dapat dipilih untuk masa jabatan satu kali.

Namun, faktanya, pemahaman tersebut tidak terjadi. Justru ketentuan itu ditafsirkan sebagai tidak ada pembatasan berapa kali anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat menduduki jabatannya.

"Itu berarti selamanya anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dapat menempati jabatan tersebut sepanjang dipilih dalam proses pemilihan," ujar Ignatius.

Baca juga: PKS Dukung PDI-P Soal Kenaikan Ambang Batas Parlemen Jadi 5 Persen, tapi...

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banjir Rob Semarang, Janji Ganjar, dan Peringatan Megawati

Banjir Rob Semarang, Janji Ganjar, dan Peringatan Megawati

Nasional
TNI AL Bakal Musnahkan 179 Kilogram Kokain yang Ditemukan di Selat Sunda

TNI AL Bakal Musnahkan 179 Kilogram Kokain yang Ditemukan di Selat Sunda

Nasional
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Segera Disidang di PN Tipikor Bandung

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Segera Disidang di PN Tipikor Bandung

Nasional
Formappi Sebut Kebijaksanaan Puan Diuji Ketika Memimpin Rapat Paripurna

Formappi Sebut Kebijaksanaan Puan Diuji Ketika Memimpin Rapat Paripurna

Nasional
Pemerintah Buka Lagi Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng, KSAL: Kita Loyal, Kita Laksanakan Tugas

Pemerintah Buka Lagi Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng, KSAL: Kita Loyal, Kita Laksanakan Tugas

Nasional
Luhut dan Deretan Julukan Tak Resmi

Luhut dan Deretan Julukan Tak Resmi

Nasional
RI Bertransisi Menuju Endemi Covid-19, IDI: Tunggu 2 Pekan Lagi Ada Peningkatan atau Tidak

RI Bertransisi Menuju Endemi Covid-19, IDI: Tunggu 2 Pekan Lagi Ada Peningkatan atau Tidak

Nasional
MUI Bakal Bahas Fatwa Hewan Kurban yang Terkena Penyakit Mulut dan Kuku

MUI Bakal Bahas Fatwa Hewan Kurban yang Terkena Penyakit Mulut dan Kuku

Nasional
Penyuluh Perikanan Jadi Garda Terdepan dalam Program Prioritas Kementerian KP

Penyuluh Perikanan Jadi Garda Terdepan dalam Program Prioritas Kementerian KP

Nasional
TNI AL Selidiki Tiga Kapal yang Diduga Langgar Ketentuan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng

TNI AL Selidiki Tiga Kapal yang Diduga Langgar Ketentuan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng

Nasional
Pemaksaan Aborsi Belum Masuk UU TPKS, ICJR Harap Bisa Diakomodasi di RKUHP

Pemaksaan Aborsi Belum Masuk UU TPKS, ICJR Harap Bisa Diakomodasi di RKUHP

Nasional
Waspadai Penggalangan Dana Teroris, Masyarakat Diminta Hati-hati Salurkan Sumbangan

Waspadai Penggalangan Dana Teroris, Masyarakat Diminta Hati-hati Salurkan Sumbangan

Nasional
Luhut Ditunjuk Jokowi Urus Masalah Minyak Goreng, Dasco: Yang Penting Cepat Tuntas

Luhut Ditunjuk Jokowi Urus Masalah Minyak Goreng, Dasco: Yang Penting Cepat Tuntas

Nasional
Dasco Minta Gerindra Kencangkan Barisan Usai Jokowi Undang Ganjar ke Acara Projo

Dasco Minta Gerindra Kencangkan Barisan Usai Jokowi Undang Ganjar ke Acara Projo

Nasional
Zulhas Ajak Ketua KPK Dorong Penghapusan 'Presidential Threshold' 20 Persen

Zulhas Ajak Ketua KPK Dorong Penghapusan "Presidential Threshold" 20 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.