MK Diminta Batasi Masa Jabatan Anggota DPR, DPD dan DPRD Maksimal 10 Tahun

Kompas.com - 14/01/2020, 12:19 WIB
Pelantikan Anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2019 - 2024 pada sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2019) pagi. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOPelantikan Anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2019 - 2024 pada sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2019) pagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang advokat bernama Ignatius Supriyadi menggugat ketentuan tentang masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil atas materi muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014," kata Igantius dalam sidang pendahuluan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).

Baca juga: Masa Jabatan Anggota DPR dan DPRD Diminta Dibatasi

Ignatius berpandangan, empat pasal yang dimuat dalam UU MD3 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasalnya, keempat pasal tak mengatur secara jelas mengenai masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD, sehingga berpotensi multitafsir.

Pada Pasal 76 ayat (4) misalnya, menyebutkan bahwa "masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji".

Begitupun pada tiga pasal lainnya, mengatur masa jabatan anggota DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Menurut Ignatius, pasal tersebut secara implisit mengandung makna bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD yang lama tidak dapat menjadi legislator lagi karena digantikan oleh anggota baru.

Artinya, anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya dapat dipilih untuk masa jabatan satu kali.

Namun, faktanya, pemahaman tersebut tidak terjadi. Justru ketentuan itu ditafsirkan sebagai tidak ada pembatasan berapa kali anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat menduduki jabatannya.

"Itu berarti selamanya anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dapat menempati jabatan tersebut sepanjang dipilih dalam proses pemilihan," ujar Ignatius.

Baca juga: PKS Dukung PDI-P Soal Kenaikan Ambang Batas Parlemen Jadi 5 Persen, tapi...

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Video Call' dengan Jokowi, Dokter Ini Keluhkan Kekurangan Tenaga Medis

'Video Call' dengan Jokowi, Dokter Ini Keluhkan Kekurangan Tenaga Medis

Nasional
UPDATE 27 September: Total 1.532 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 27 September: Total 1.532 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Perayaan Ulang Tahun Terakhir Pak Jakob Oetama...

Perayaan Ulang Tahun Terakhir Pak Jakob Oetama...

Nasional
Ulang Tahun ke-89 Jakob Oetama, dari Perjalanan Karier Hingga Kelahiran Kompas

Ulang Tahun ke-89 Jakob Oetama, dari Perjalanan Karier Hingga Kelahiran Kompas

Nasional
Jelang HUT ke-75 TNI, Grup 2 Kopassus Gelar Lomba Tembak

Jelang HUT ke-75 TNI, Grup 2 Kopassus Gelar Lomba Tembak

Nasional
Kapolri Ancam Copot Personel yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada

Kapolri Ancam Copot Personel yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada

Nasional
Saat Jokowi Setujui Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Strategis di Kemenhan

Saat Jokowi Setujui Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Strategis di Kemenhan

Nasional
Kekhawatiran Gus Mus: Jangan-jangan Hanya Pemerintah yang Yakin Pilkada akan Aman

Kekhawatiran Gus Mus: Jangan-jangan Hanya Pemerintah yang Yakin Pilkada akan Aman

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Capai 271.339 dan Seruan Jokowi...

UPDATE: Kasus Covid-19 Capai 271.339 dan Seruan Jokowi...

Nasional
Perubahan Sosial Akibat Wabah, Muhadjir Sebut Butuh Peran Ilmuwan Sosial

Perubahan Sosial Akibat Wabah, Muhadjir Sebut Butuh Peran Ilmuwan Sosial

Nasional
Gibran dan Menantu Wapres Jadi Ketua-Wakil Ketua MP Karang Taruna

Gibran dan Menantu Wapres Jadi Ketua-Wakil Ketua MP Karang Taruna

Nasional
Gerakan Climate Action Now Kembali Minta Pemerintah Deklarasikan Indonesia Darurat Iklim

Gerakan Climate Action Now Kembali Minta Pemerintah Deklarasikan Indonesia Darurat Iklim

Nasional
Pasal-pasal tentang Pers Dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja

Pasal-pasal tentang Pers Dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja

Nasional
Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Nasional
KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X