PDI-P Usul Pemilu Tertutup, Perludem Nilai Demokrasi di Parpol Harus Diperkuat

Kompas.com - 14/01/2020, 12:15 WIB
Ilustrasi pemilu SERAMBI/M ANSHARIlustrasi pemilu
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) menilai, penguatan sistem demokrasi internal di partai politik harus diperkuat bila ingin mengubah sistem pemilihan umum dari proporsional daftar terbuka menjadi proporsional daftar tertutup.

Tanpa adanya penguatan sistem demokrasi internal, keinginan untuk memperbaiki sistem pemilu hanya menjadi sebuah keniscayaan.

Hal itu diungkapkan peneliti Perludem, Heroik M Pratama kepada Kompas.com, Selasa (14/1/2020). Dia menanggapi usulan PDI Perjuangan untuk mengembalikan sistem pemilihan menjadi proporsional daftar tertutup.

Baca juga: Rakernas PDI-P Rekomendasikan Revisi UU Pemilu terkait Sistem Proporsional Tertutup dan Peningkatan Ambang Batas Parlemen


Usulan tersebut menjadi salah satu poin rekomendasi dalam Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan. Alasannya, sistem pemilu dengan proporsional daftar terbuka menjadi penyebab tingginya biaya politik saat kontestasi.

"Penerapan pemilu proporsional daftar tertutup kalau tidak dibarengi demokrasi internal partai akan kontraprodukti dan justru menguatkan oligarki partai," kata Heroik.

Ia menjelaskan, salah satu penyebab tingginya biaya pemilihan karena adanya politik uang pada saat pemilihan berlangsung.

Hal ini disebabkan basis terpilihnya seorang kandidat terpaku pada perolehan suara, dan bukan pada nomor urut kandidat.

Baca juga: Soal PAW Harun Masiku, Perludem Nilai MA Seolah Aktif Mengawal

Sehingga, meski kandidat tersebut memiliki nomor urut delapan dalam pencalonan, namun ketika suara yang diperoleh terbanyak, maka ia dapat terpilih dari daerah pemilihan tersebut.

"Ketika ditarik ke proporsional daftar tertutup, maka yang menentukan nomor urut itu partai dan tidak akan ditampilkan di kertas suara. Pemilih hanya mencoblos logo partai,"  kata dia.

Persoalan timbul ketika partai kemudian memperoleh suara yang cukup untuk meloloskan kadernya duduk di kursi parlemen.

Karena yang berhak menentukan nomor urut adalah partai, maka potensi terjadinya politik uang adalah pada saat penentuan nomor urut tersebut.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Nasional
Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Nasional
Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Nasional
Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Nasional
Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Nasional
Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X