Sekjen PDI-P Dikaitkan Kasus Suap PAW, Djarot Nilai Ada "Framing"

Kompas.com - 14/01/2020, 10:05 WIB
Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat (kiri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020). KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARIKetua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat (kiri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menilai, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto sengaja dikaitkan dengan kasus suap pergantian antar waktu (PAW) yang menimpa politisi PDI-P Harun Masiku.

Hal ini disampaikan Djarot menanggapi perkembangan kasus suap PAW yang menjerat politisi PDI-P Harun Masiku dan sejumlah pemberitaan terkait Hasto.

"Selalu ini kan framing untuk ditujukan pada Pak Hasto," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Baca juga: Anggota DPR PDI-P Riezky Aprilia yang Akhirnya Tak Tergantikan...

Djarot merasa ada yang sengaja mengarahkan kasus korupsi kepada PDI-P setiap partai berlambang kepala banteng itu akan menggelar acara-acara besar seperti kongres dan rapat kerja nasional.

"Mulai ada kongres, rakernas, ada apa? Maka ada yang katakan bahwa ini bentuk politisasi hukum," ucap Djarot/

Ia pun mempertanyakan rencana pengeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi ke DPP PDI-P, karena dilakukan tanpa disertai surat pemberitahuan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Makanya kami mempertanyakan pada saat, bayangkan besok kami melakukan rakernas, paginya mereka (KPK) datang (ke DPP) kemudian, tanpa dibekali surat pemberitahuan," ujar mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

Baca juga: Soal PAW Harun Masiku, Perludem Nilai MA Seolah Aktif Mengawal

Adapun, saat ditanya soal staf Hasto yang disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus suap PAW, Djarot tak menjelaskan secara detail.

Menurut dia, Hasto memiliki dua staf yaitu Muhammad Darwin dan Adi

"Dua staf melekat itu namanya Muhamad Darwin. Kalau sekretariat namanya Adi. Itulah staf Sekjen DPP PDI-P, Bapak Hasto Kristianto," ucapnya.

Apakah Hasto akan memberikan klarifikasi kepada Dewan Kehormatan Partai terkait kasus suap PAW tersebut?

"Karena kami baru saja melakukan rakernas, tentu nanti akan dimintai klarifikasi," kata Djarot.

Baca juga: KPU: Permintaan PAW Seharusnya Diajukan Ketua DPR, Bukan Partai

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan politisi PDI Perjuangan Harun Masiku sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Harun Masiku diduga menjadi pihak yang memberikan uang kepada Wahyu Setiawan agar membantunya menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antarwaktu.

"Sebagai pihak pemberi HAR (Harun Masiku) dan Sae (Saeful), pihak swasta," ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/1/2020).

Adapun, Harun Masiku diduga telah berada di luar negeri sebelum operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Rabu (8/1/2020) lalu.

Baca juga: Harun Masiku Terbang ke Singapura 2 Hari Sebelum OTT dan Upaya KPK Mengejarnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan, KPK sedang berkoordinasi dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM untuk mengkonfirmasi keberadaan Harun.

"Info yang kami terima malah memang sejak sebelum ada tangkap tangan yang bersangkutan memang sedang di luar negeri. Siang ini kami koordinasi (dengan) Menkumham untuk itu," kata Ghufron kepada wartawan, Senin (13/1/2020).

KPK masih mengimbau Harun untuk menyerahkan diri. Bila tidak kunjung menyerah, lembaga antikorupsi itu akan memasukkan Harun dalam daftar pencarian orang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dugaan Bisnis PCR Luhut-Erick, Koalisi Masyarakat Sipil Siap Mengaudit PT GSI

Dugaan Bisnis PCR Luhut-Erick, Koalisi Masyarakat Sipil Siap Mengaudit PT GSI

Nasional
Komnas HAM Beri Rekomendasi kepada KPI atas Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Beri Rekomendasi kepada KPI atas Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
DPR Disebut Bakal Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk Sikapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja

DPR Disebut Bakal Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk Sikapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global

Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global

Nasional
UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, Mahfud: Masyarakat Jangan Khawatir

UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, Mahfud: Masyarakat Jangan Khawatir

Nasional
Fokus Pemerintah pada 2022, Pengendalian Covid-19 dan Prioritaskan Kesehatan

Fokus Pemerintah pada 2022, Pengendalian Covid-19 dan Prioritaskan Kesehatan

Nasional
Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

Nasional
Jokowi Wanti-wanti soal Corona Varian Omicron: Waspada, Pandemi Masih Mengancam

Jokowi Wanti-wanti soal Corona Varian Omicron: Waspada, Pandemi Masih Mengancam

Nasional
Menteri PPPA: Memberikan Akses yang Setara bagi Perempuan Merupakan Keharusan

Menteri PPPA: Memberikan Akses yang Setara bagi Perempuan Merupakan Keharusan

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Tutup Akses dari Negara Lain yang Teridentifikasi Kasus Omicron

Pemerintah Diminta Segera Tutup Akses dari Negara Lain yang Teridentifikasi Kasus Omicron

Nasional
Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Nasional
Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Nasional
Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Nasional
Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.