Pengamat: Berdayakan Nelayan Natuna, Jangan Nelayan Jawa Dulu

JAKARTA, KOMPAS.com - CEO Indonesia Ocean Justice Initiative Mas Achmad Santosa menilai, nelayan di Natuna harus diberdayakan sebagai bentuk kehadiran negara di Perairan Natuna agar tak diganggu oleh China atau pihak asing lainnya.

"Bagaimana Natuna utara ini untuk memberikan kesejahteraan kepada nelayan Natuna. Jangan nelayan dari Jawa dulu, diutamakan nelayan Natuna dulu," kata Mas Achmad dalam diskusi bertajuk "Kedaulatan RI atas Natuna" di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2020).

Menurut Achmad, apabila dilihat dari data, nelayan di Natuna jarang memiliki GT kapal yang besar.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi I Dukung Usul Penambahan Anggaran Bakamla untuk Jaga Natuna 8

Mereka selalu menggunakan kapal dengan kapasitas 10-30 GT dan mendapatkan izin operasi dari pemerintah daerah.

Achamd mengatakan, kehadiran nelayan di Natuna menjadi salah satu upaya kehadiran negara yang harus dilakukan dalam menjaga teritorial wilayah selain aparat penegak hukum.

"Nelayan Indonesia itu memang harus dimodernisasi," kata dia.

Baca juga: Polemik Natuna, Hikmahanto Sarankan Pemerintah Tempuh Diplomasi Pintu Belakang

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, pemerintah akan mengirim 120 nelayan dari pantai utara Pulau Jawa (Pantura) ke perairan Natuna.

Pengiriman nelayan-nelayan tersebut merupakan salah satu upaya dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia, terutama di Natuna yang sedang berpolemik karena adanya klaim China atas wilayah tersebut.