Pengamat: Berdayakan Nelayan Natuna, Jangan Nelayan Jawa Dulu

Kompas.com - 13/01/2020, 20:39 WIB
CEO Indonesian Ocean Justice Initiative Mas Achmad Santosa saat ditemui usai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Kedaulatan RI Atas Natuna di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariCEO Indonesian Ocean Justice Initiative Mas Achmad Santosa saat ditemui usai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Kedaulatan RI Atas Natuna di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - CEO Indonesia Ocean Justice Initiative Mas Achmad Santosa menilai, nelayan di Natuna harus diberdayakan sebagai bentuk kehadiran negara di Perairan Natuna agar tak diganggu oleh China atau pihak asing lainnya.

"Bagaimana Natuna utara ini untuk memberikan kesejahteraan kepada nelayan Natuna. Jangan nelayan dari Jawa dulu, diutamakan nelayan Natuna dulu," kata Mas Achmad dalam diskusi bertajuk "Kedaulatan RI atas Natuna" di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2020).

Menurut Achmad, apabila dilihat dari data, nelayan di Natuna jarang memiliki GT kapal yang besar.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi I Dukung Usul Penambahan Anggaran Bakamla untuk Jaga Natuna 8

Mereka selalu menggunakan kapal dengan kapasitas 10-30 GT dan mendapatkan izin operasi dari pemerintah daerah.

Achamd mengatakan, kehadiran nelayan di Natuna menjadi salah satu upaya kehadiran negara yang harus dilakukan dalam menjaga teritorial wilayah selain aparat penegak hukum.

" Nelayan Indonesia itu memang harus dimodernisasi," kata dia.

Baca juga: Polemik Natuna, Hikmahanto Sarankan Pemerintah Tempuh Diplomasi Pintu Belakang

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, pemerintah akan mengirim 120 nelayan dari pantai utara Pulau Jawa (Pantura) ke perairan Natuna.

Pengiriman nelayan-nelayan tersebut merupakan salah satu upaya dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia, terutama di Natuna yang sedang berpolemik karena adanya klaim China atas wilayah tersebut.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Dalami Kemungkinan Adanya Transanksi Video Porno oleh Predator Anak asal Prancis

Polisi Dalami Kemungkinan Adanya Transanksi Video Porno oleh Predator Anak asal Prancis

Nasional
Kemensos Beri Santunan Rp 15 Juta ke Ahli Waris Korban Banjir Bandang di Masamba

Kemensos Beri Santunan Rp 15 Juta ke Ahli Waris Korban Banjir Bandang di Masamba

Nasional
Bio Farma: Vaksin Covid-19 Buatan RI Bisa Tersedia 2022

Bio Farma: Vaksin Covid-19 Buatan RI Bisa Tersedia 2022

Nasional
Gugus Tugas Luncurkan Mesin Deteksi Covid-19 Berkapasitas Uji 1.000 Sampel Per Hari

Gugus Tugas Luncurkan Mesin Deteksi Covid-19 Berkapasitas Uji 1.000 Sampel Per Hari

Nasional
Tim Pemburu Koruptor Dinilai akan Berpotensi Bergesekan dengan KPK

Tim Pemburu Koruptor Dinilai akan Berpotensi Bergesekan dengan KPK

Nasional
Polri Akui Surat Bebas Covid-19 Djoko Tjandra Diterbitkan Pusdokkes

Polri Akui Surat Bebas Covid-19 Djoko Tjandra Diterbitkan Pusdokkes

Nasional
Kasus Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana Divonis 4 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Walhi: Pemulihan Ekosistem Gambut Tak Bisa Tanpa Evaluasi Industri dan Konsesi

Walhi: Pemulihan Ekosistem Gambut Tak Bisa Tanpa Evaluasi Industri dan Konsesi

Nasional
Bawaslu: Sistem Pengecekan Data Pemilih Pilkada Milik KPU Bermasalah

Bawaslu: Sistem Pengecekan Data Pemilih Pilkada Milik KPU Bermasalah

Nasional
Yuri: Penambahan Kasus Covid-19 Terjadi di Lingkungan Kerja...

Yuri: Penambahan Kasus Covid-19 Terjadi di Lingkungan Kerja...

Nasional
Pejabat Polri Pembuat Surat Jalan Djoko Tjandra Sakit dan Sedang Dirawat

Pejabat Polri Pembuat Surat Jalan Djoko Tjandra Sakit dan Sedang Dirawat

Nasional
Puan Maharani: Selama Masa Sidang IV, DPR Tuntaskan 3 RUU

Puan Maharani: Selama Masa Sidang IV, DPR Tuntaskan 3 RUU

Nasional
Rapat Paripurna DPR Diwarnai Interupsi soal RUU Haluan Ideologi Pancasila

Rapat Paripurna DPR Diwarnai Interupsi soal RUU Haluan Ideologi Pancasila

Nasional
Buat Surat Jalan Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Dijerat Pidana

Buat Surat Jalan Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Dijerat Pidana

Nasional
Ini Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 di Pasar untuk Pengunjung, Pedagang, dan Pengelola

Ini Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 di Pasar untuk Pengunjung, Pedagang, dan Pengelola

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X