Hakim Tipikor Nasihati Pimpinan AP II Hati-hati soal Pengadaan Barang

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Fahzal Hendri mengingatkan Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin untuk lebih hati-hati dalam perencanaan pengadaan barang, baik di AP II maupun di setiap anak usaha AP II.

Hal itu lantaran Awaluddin terkesan tidak begitu mengetahui soal kerja sama anak usaha AP II, Angkasa Pura Propertindo (APP) dengan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) terkait pengadaan semi baggage handling system (BHS) di sejumlah bandara.

Peringatan itu disampaikan Fahzal dalam sidang pemeriksaan saksi untuk mantan Direktur Utama PT INTI, Darman Mappangara.

Darman merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait pengadaan semi BHS tersebut.

"PT APP itu kan belum berpengalaman di BHS ini. Secara finansial memang bisa, tapi kan bisa enggak menyediakan barang itu? Barang semi BHS itu, bisa enggak disediakan?" kata Fahzal kepada Awaluddin di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/1/2020).

Baca juga: Kasus Suap Eks Dirkeu AP II, Saksi Akui Keuangan PT INTI Sempat Buruk

"Dia kontrak sama perusahaan lain kan. Untuk apa tunjuk APP, nyatanya kan dia kontrak sama PT INTI," lanjut dia.

Fahzal juga menyayangkan dengan fakta persidangan bahwa PT INTI ternyata tak memiliki kemampuan untuk mengerjakan pengadaan semi BHS tersebut.

Hal itu mengingat sejumlah saksi mengatakan keuangan PT INTI saat itu sedang buruk.

"PT INTI kan enggak mampu, kontrak lagi dia sama PT Berkat. Ini kan nyatanya jadi di subkontrak kan. Kenapa enggak sama PT Berkat aja langsung? Gitu kan," kata Fahzal.

"Kan ini efisiensinya enggak ada. Kalau jadi, ini proyek tidak efisien," lanjut dia.

Untung saja, lanjut Fahzal, pihak AP II tak memenuhi permintaan uang muka senilai Rp 21 miliar dalam pengadaan ini.

Ia pun juga mengapresiasi Direktur Operasi dan Pelayanan AP II Ituk Herarindri di persidangan, yang mengaku tak menyetujui pencairan uang Rp 21 miliar lantaran tak ada progres awal dalam pengadaan tersebut.

Baca juga: Dirut AP II Mengaku Baru Tahu soal Pengadaan Semi BHS dengan PT INTI setelah OTT KPK

Fahzal mengingatkan bahwa penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa pada dasarnya merupakan hal yang sah.

Hanya saja, AP II selaku BUMN harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan efisiensi.

"Penyedia barang dan jasa juga itu harus betul-betul punya kemampuan finansial dan pengadaannya. Ini kan yang terjadi tidak," ujar dia.