Polemik Natuna, Wakil Ketua DPR Minta Kemenhan Tambah Kapal TNI AL

Kompas.com - 13/01/2020, 12:57 WIB
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, salah satu hal yang menjadi persoalan dalam sektor pertahanan laut Indonesia adalah terbatasnya jumlah kapal TNI AL.

Hal ini disampaikan Dasco, ketika ditanya terkait kapal coast guard China yang memasuki kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.

Dasco mendorong, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memperbanyak armada TNI Angkatan Laut (AL) di wilayah perairan Indonesia.

"Tetapi kita akan dorong Kemenhan untuk memperbanyak armada karena dengan wilayah yang begitu luas, saya pikir perlu penambahan kapal laut," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Baca juga: Lagi, 3 Kapal Perang Indonesia Usir Kapal China Keluar dari Natuna

Dasco menyadari, penambahan kapal TNI harus didukung dengan penambahan anggaran.

Hal itu, kata dia, harus dibicarakan dengan komisi terkait di DPR.

Kendati demikian, Dasco mendukung penambahan anggaran guna penambahan kapal.

"Kalau soal penambahan anggaran nanti harus dibicarakan dengan teman-teman di Banggar, kalau saya pribadi berarti prinsipnya, saya dukung demi pertahanan dan kedaulatan negara kita," ujarnya.

Baca juga: Ini yang Kerap Luput soal Membangun Pulau Terdepan seperti Natuna

Sebelumnya diberitakan, ratusan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) meningkatkan patroli di wilayah perairan Natuna di Kepulauan Riau, usai sejumlah nelayan asing melanggar wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono menegaskan, pihaknya telah menyiapkan 18 operasi siaga tempur di wilayah tersebut.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

Nasional
Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Nasional
Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Nasional
MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

Nasional
97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

Nasional
Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Nasional
Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X