Jadi Buron KPK, Harun Masiku Diminta Menyerahkan Diri

Kompas.com - 11/01/2020, 20:40 WIB
Ilustrasi KPK. Tribun Jabar/Gani KurniawanIlustrasi KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mencari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) Harun Masiku yang menjadi tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya mengimbau Harun untuk menyerahkan diri dan kooperatif mengikuti proses hukum.

"Sampai hari ini KPK masih terus mencari tersangka HAR (Harun Masiku). KPK meminta yang bersangkutan segera menyerahkan diri," kata Ali dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/1/2020).

Baca juga: Mengenal Harun Masiku, Politisi PDI-P Penyuap Wahyu Setiawan yang Kini Jadi Buron KPK

Harun merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024.

Ali menuturkan, KPK juga meminta pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini bersikap kooperatif ketika keterangannya dibutuhkan penyidik dalam memproses hukum perkara ini.

"Bersikap kooperatif kepada KPK tidak hanya akan membantu penyidik menyelesaikan perkara lebih cepat, tetapi juga akan memberikan kesempatan yang bersangkutan untuk menjelaskan terkait perkara tersebut," ujar Ali.

Baca juga: Demi Muluskan Harun Masiku Jadi Anggota DPR, PDI-P Surati KPU 3 Kali

Diberitakan, Komisioner KPU Wahyu Setiawan dijadikan tersangka karena diduga menerima suap setelah berjanji untuk menetapkan caleg PDI-P Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW.

KPK menyebut Wahyu telah menerima uang senilai Rp 600 juta dari Harun dan sumber dana lainnya yang belum diketahui identitasnya.

Sedangkan, Wahyu disebut meminta uang operasional sebesar Rp 900 juta untuk memuluskan niat Harun.

KPK menetapkan total empat tersangka dalam kasus suap yang menyeret komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Selain Wahyu, KPK juga menetapkan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang juga orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina.

Kemudian, politisi PDI-P Harun Masiku dan pihak swasta bernama Saeful.

Dua nama terakhir disebut Lili sebagai pemberi suap. Sementara Wahyu dan Agustiani diduga sebagai penerima suap.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Bantuan Pemerintah Segera Dieksekusi

Jokowi Minta Bantuan Pemerintah Segera Dieksekusi

Nasional
PSHK: Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Saat Wabah Covid-19 Bisa Rugikan Pemerintah

PSHK: Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Saat Wabah Covid-19 Bisa Rugikan Pemerintah

Nasional
Pemerintah Bakal Gencar Kampanyekan Imbauan Jangan Mudik

Pemerintah Bakal Gencar Kampanyekan Imbauan Jangan Mudik

Nasional
PSHK: PP soal PSBB Tak Memadai untuk Percepatan Penanganan Covid-19

PSHK: PP soal PSBB Tak Memadai untuk Percepatan Penanganan Covid-19

Nasional
Ramai Penolakan Jenazah Pasien Covid-19, MUI Minta Pemerintah Beri Penjelasan ke Masyarakat

Ramai Penolakan Jenazah Pasien Covid-19, MUI Minta Pemerintah Beri Penjelasan ke Masyarakat

Nasional
IAKMI Ingatkan PSBB Harus Dilakukan Secara Tegas

IAKMI Ingatkan PSBB Harus Dilakukan Secara Tegas

Nasional
Cegah Covid-19, Ini Tantangan Orangtua Dampingi Anak Saat Diam di Rumah

Cegah Covid-19, Ini Tantangan Orangtua Dampingi Anak Saat Diam di Rumah

Nasional
Masyarakat Tak Dilarang Mudik Lebaran, tetapi Ada Syaratnya

Masyarakat Tak Dilarang Mudik Lebaran, tetapi Ada Syaratnya

Nasional
RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, PSHK Sesalkan DPR dan Pemerintah Abaikan Suara Publik

RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, PSHK Sesalkan DPR dan Pemerintah Abaikan Suara Publik

Nasional
Jokowi Sebut 3,6 Juta Orang Terdampak Wabah Covid-19 di DKI Akan Dapat Bansos

Jokowi Sebut 3,6 Juta Orang Terdampak Wabah Covid-19 di DKI Akan Dapat Bansos

Nasional
Jokowi Minta Tito Karnavian Tegur Kepala Daerah yang Blokir Jalan

Jokowi Minta Tito Karnavian Tegur Kepala Daerah yang Blokir Jalan

Nasional
Beri Target 2 Hari, Jokowi Minta Menkes Detailkan Syarat PSBB

Beri Target 2 Hari, Jokowi Minta Menkes Detailkan Syarat PSBB

Nasional
Tambah 16 Orang, RS Darurat Covid-19 Kemayoran Tangani 449 Pasien

Tambah 16 Orang, RS Darurat Covid-19 Kemayoran Tangani 449 Pasien

Nasional
Bendung Arus Mudik, Jokowi Minta Daerah Tak Buat Aturan Sendiri-sendiri

Bendung Arus Mudik, Jokowi Minta Daerah Tak Buat Aturan Sendiri-sendiri

Nasional
Soal Karantina Wilayah, Yusril Nilai Pemerintah Khawatir Tak Mampu Penuhi Kebutuhan Warga

Soal Karantina Wilayah, Yusril Nilai Pemerintah Khawatir Tak Mampu Penuhi Kebutuhan Warga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X