Risma Mengaku Tak Terpikir jadi Gubernur DKI Jakarta

Kompas.com - 11/01/2020, 18:46 WIB
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberi keterangan kepada wartawan di Kantor DPP PDI-P, Senin (19/8/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DWali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberi keterangan kepada wartawan di Kantor DPP PDI-P, Senin (19/8/2019).

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku dirinya tak pernah meminta jabatan kepada Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Hal ini ia katakan ketika ditanya kemungkinan dirinya maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

"Saya enggak berani untuk meminta, bahkan mikirin jabatan lain," kata Risma di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (11/1/2020).


Baca juga: Risma: Terima Kasih atas Kepercayaan dari Ibu Megawati

Ia menilai jabatan bukan merupakan suatu tingkatan yang mesti dicapai.

Menurut Risma, yang terpenting baginya adalah dapat bermanfaat bagi masyarakat.

"Untuk apa saya jadi gubernur, untuk apa saya jadi presiden, misal, tapi warga yang miskin tetep ada. Enggak ada gunanya untuk saya," tuturnya.

Baca juga: Di Rakernas PDI-P, Megawati Ucapkan Terima Kasih ke Risma dan Ganjar

Risma lebih menyerahkan perihal perjalanan karier politiknya kepada Tuhan.

Ia mengatakan kekuasaan merupakan hal yang berat.

Sebab, kata dia, di dalamnya terkandung tanggung jawab dan risiko yang besar.

"Tuhan akan mengatur jalan hidup saya. Semua saya serahkan pada Tuhan. Karena saya sampaikan, saya tidak mau kemudian, saya punya nafsu, mohon maaf di dalamnya ada nafsu kekuasaan. Itu yang saya tidak mau, karena itu berat," ujar Risma.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Nasional
Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Nasional
Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Nasional
Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Nasional
Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X