Puan Maharani Yakin PDI-P Tetap Solid Meski Kadernya Terjerat Dugaan Suap KPU

Kompas.com - 11/01/2020, 13:43 WIB
Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kedua kiri) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/1/2020) dini hari. KPK menetapkan empat orang tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (8/1/2020) yakni WSE Komisioner KPU, ATF mantan anggota Bawaslu serta HAR dan SAE dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji penetapan anggota DPR Terpilih 2019-2024 dengan barang bukti uang sekitar Rp 400 juta dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan buku rekening. ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTOKomisioner KPU Wahyu Setiawan (kedua kiri) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/1/2020) dini hari. KPK menetapkan empat orang tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (8/1/2020) yakni WSE Komisioner KPU, ATF mantan anggota Bawaslu serta HAR dan SAE dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji penetapan anggota DPR Terpilih 2019-2024 dengan barang bukti uang sekitar Rp 400 juta dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan buku rekening.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyatakan, PDI-P tidak akan goyah, meski kini ada kader yang terlibat dugaan suap dengan salah satu komisioner KPU.

Puan memastikan PDI-P tetap solid.

"PDIP solid. PDIP tetap dalam posisinya sebagai partai pemenang pemilu. Kami akan menjalankan semua hal terkait sinergi antara pemerintah dengan parpol," kata Puan di sela acara Rakernas I PDIP di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (11/1/2020). 

Puan menambahkan, kasus dugaan suap yang menjerat kader PDI-P Harun Masiku tidak akan mengganggu kinerja partai. 

"Hal terkait dengan oknum dan kasus per kasus tidak akan mempengaruhi gerak langkah PDI-P untuk bisa bersama rakyat," ujar dia.

Baca juga: Akhir Kiprah Wahyu Setiawan di KPU: Ditahan KPK dan Mengundurkan Diri

Selanjutnya, Puan menegaskan PDI-P taat aturan dan mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Ia mengatakan, PDI-P akan menghormati proses hukum KPK.

"Kami menghormati proses hukum yang berjalan dan berlaku. Jadi kami ikuti proses tersebut," kata Puan. 

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Harun diduga menyuap Wahyu agar membantunya menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antarwaktu.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Harun Masiku, Eks Staf Sekjen PDI-P Didakwa Suap Wahyu Setiawan

Kasus Harun Masiku, Eks Staf Sekjen PDI-P Didakwa Suap Wahyu Setiawan

Nasional
Ini 5 Tugas Relawan Desa Lawan Covid-19 Menurut Protokol Kemendes PDTT

Ini 5 Tugas Relawan Desa Lawan Covid-19 Menurut Protokol Kemendes PDTT

Nasional
Jokowi Minta Jajarannya Jaga Harga Kebutuhan Pokok Jelang Ramadhan

Jokowi Minta Jajarannya Jaga Harga Kebutuhan Pokok Jelang Ramadhan

Nasional
Yusril Nilai Pemda Bisa Kesulitan Lakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Yusril Nilai Pemda Bisa Kesulitan Lakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Nasional
MUI: Jangan Lagi Ada Penolakan Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

MUI: Jangan Lagi Ada Penolakan Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Bantuan Pemerintah Segera Dieksekusi

Jokowi Minta Bantuan Pemerintah Segera Dieksekusi

Nasional
PSHK: Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Saat Wabah Covid-19 Bisa Rugikan Pemerintah

PSHK: Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Saat Wabah Covid-19 Bisa Rugikan Pemerintah

Nasional
Pemerintah Bakal Gencar Kampanyekan Imbauan Jangan Mudik

Pemerintah Bakal Gencar Kampanyekan Imbauan Jangan Mudik

Nasional
PSHK: PP soal PSBB Tak Memadai untuk Percepatan Penanganan Covid-19

PSHK: PP soal PSBB Tak Memadai untuk Percepatan Penanganan Covid-19

Nasional
Ramai Penolakan Jenazah Pasien Covid-19, MUI Minta Pemerintah Beri Penjelasan ke Masyarakat

Ramai Penolakan Jenazah Pasien Covid-19, MUI Minta Pemerintah Beri Penjelasan ke Masyarakat

Nasional
IAKMI Ingatkan PSBB Harus Dilakukan Secara Tegas

IAKMI Ingatkan PSBB Harus Dilakukan Secara Tegas

Nasional
Cegah Covid-19, Ini Tantangan Orangtua Dampingi Anak Saat Diam di Rumah

Cegah Covid-19, Ini Tantangan Orangtua Dampingi Anak Saat Diam di Rumah

Nasional
Masyarakat Tak Dilarang Mudik Lebaran, tetapi Ada Syaratnya

Masyarakat Tak Dilarang Mudik Lebaran, tetapi Ada Syaratnya

Nasional
RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, PSHK Sesalkan DPR dan Pemerintah Abaikan Suara Publik

RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, PSHK Sesalkan DPR dan Pemerintah Abaikan Suara Publik

Nasional
Jokowi Sebut 3,6 Juta Orang Terdampak Wabah Covid-19 di DKI Akan Dapat Bansos

Jokowi Sebut 3,6 Juta Orang Terdampak Wabah Covid-19 di DKI Akan Dapat Bansos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X