Ketua DPR Sebut PDI-P Ajukan 2 PAW, Tak Ada Nama Harun Masiku

Kompas.com - 11/01/2020, 12:25 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (11/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ketua DPR RI Puan Maharani di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (11/1/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pimpinan telah menerima surat pengajuan pergantian antar waktu (PAW) dari sejumlah fraksi-fraksi di DPR.

Terkait anggota PAW dari PDI-P, Puan menyatakan DPR baru menerima dua nama untuk menggantikan Juliari Batubara yang menjabat Menteri Sosial dan Yasonna Laoly yang menjabat Menteri Hukum dan HAM.

"Iya betul (Juliari dan Yasonna). Karena beliau dua itu dari PDI-P, kemudian ditugaskan masuk di dalam kabinet," kata Puan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (11/1/2020).

Baca juga: KPU: Permohonan PAW Harun Masiku Ditandatangani Megawati dan Hasto Kristiyanto

Ia menegaskan tidak ada nama lain dari PDI-P yang diajukan ke DPR. Hal ini terkait dengan dugaan keterlibatan suap antara politikus PDI-P Harun Masiku dengan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait PAW di DPR.

"Juga ada di partai Golkar, ada dari partai yg lain. Kemudian ada juga Nasdem. Untuk nama lain tidak ada surat yang masuk," ujar Puan.

Puan menjelaskan partai memiliki hak untuk mengajukan anggota PAW DPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dia mencontohkan seorang anggota DPR bisa digantikan jika mendapatkan tugas lain dari partai.

Dia menyatakan DPR menghormati hukum yang berlaku.

"Kami menghargai dan menghormati proses hukum dan kemudian hukum yang sudah berlaku. Namun, saya juga harus sampaikan, sesuai dengan UU yang berlaku, partai itu memiliki hak untuk melakukan pergantian antar waktu," kata Puan.

Diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan politikus PDI-P Harun Masiku sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Harun Masiku diduga menjadi pihak yang memberikan uang kepada Wahyu Setiawan agar membantunya menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antarwaktu.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Nasional
DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Nasional
Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Nasional
Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Nasional
MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Nasional
Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Nasional
Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Nasional
Pemerintah Didorong Terapkan Sanksi Administratif Dibandingkan Pidana Terkait Aturan Physical Distancing

Pemerintah Didorong Terapkan Sanksi Administratif Dibandingkan Pidana Terkait Aturan Physical Distancing

Nasional
Jubir Pemerintah: Kasus Baru Covid-19 Disebabkan Perpindahan Orang dari Kota Besar

Jubir Pemerintah: Kasus Baru Covid-19 Disebabkan Perpindahan Orang dari Kota Besar

Nasional
Wakil Jaksa Agung Meninggal akibat Kecelakaan, ST Burhanuddin: Orangnya Baik

Wakil Jaksa Agung Meninggal akibat Kecelakaan, ST Burhanuddin: Orangnya Baik

Nasional
Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.028 Kasus Positif

Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.028 Kasus Positif

Nasional
Masyarakat Disarankan Gunakan Masker Kain Saat Berada di Tempat Umum

Masyarakat Disarankan Gunakan Masker Kain Saat Berada di Tempat Umum

Nasional
Jubir Pemerintah: Tetap Tinggal di Rumah adalah Solusi Terbaik Cegah Penyebaran Covid-19

Jubir Pemerintah: Tetap Tinggal di Rumah adalah Solusi Terbaik Cegah Penyebaran Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X