JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Nazarudin Kiemas mengemuka dalam kasus suap penetapan anggota DPR RI 2019-2024 yang melibatkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) nonaktif, Wahyu Setiawan.
Pada Pemilu 2019, Nazarudin merupakan politisi PDI Perjuangan ( PDI-P) yang mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI dari dapil Sumatera Selatan I.
Namun, dalam prosesnya adik almarhum mantan Ketua MPR Taufik Kiemas ini meninggal dunia sebelum hari H pemungutan suara yang jatuh pada 17 April 2019 lalu.
Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik, menjelaskan kronologi pencalonan Nazarudin dalam pemilu lalu.
Baca juga: Kronologi PAW Caleg PDI Perjuangan yang Berujung Suap Komisioner KPU
Menurut Evi, pada 20 September 2018, KPU menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) DPR RI Pemilu 2019 dapil Sumatera Selatan I.
Ada 8 orang caleg PDI Perjuangan yang ditetapkan dalam DCT itu.
Adapun dalam DCT caleg PDI-P Dapil Sumatera Selatan I, nama Nazarudin Kiemas mendapat nomor urut 1.
Kemudian, secara berturut-turut disusul oleh Darmadi Djufri pada nomor 2, Riezky Aprilia pada nomor 3, Diah Okta Sari pada nomor 4, Doddy Julianto Siahaan pada nomor 5, Harun Masiku pada nomor 6, Sri Suharti pada nomor 7 dan Irwan Tongari pada nomor 8.
"Berdasarkan informasi dari media online pada 27 Maret 2019, diketahui bahwa Nazarudin Kiemas meninggal dunia. Dari situ KPU melakukan klarifikasi kepada DPP PDI Perjuangan melalui surat KPU Nomor 671/PL.01.4-SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 11 April 2019 perihal Klarifikasi Calon Anggota DPR RI dalam Pemilu Tahun 2019," ujar Evi dalam konferensi pers di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).
DPP PDI-P lalu menjawab surat KPU tersebut melalui surat nomor 2334/EX/DPP/IV/2019 tanggal 11 April 2019.
Ikut
