Pidato Megawati: Tegaskan Tak Lindungi Kader yang Tak Taat, hingga Sikap soal Natuna

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Jumat (10/1/2020), menyampaikan pidato dalam acara pembukaan Rakernas PDI-P di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

Dalam pidato berdurasi sekitar 40 menit itu, Megawati banyak berbicara soal pasang-surut perjalanan PDI-P yang kini telah memasuki usia 47 tahun.

Salah satunya, dia menegaskan sebagai Ketua Umum PDI-P tidak akan melindungi kader yang tidak taat dengan instruksi partai.

Selain itu, dia juga menyatakan dukungan kepada Presiden Joko Widodo atas sikap terkait klaim China di perairan Natuna.

Berikut poin-poin pidato Mega:

1. Tidak lindungi kader

Mega menegaskan, tak akan melindungi kader yang tidak mengikuti instruksi partai.

Sebaliknya, Mega mengaku bakal menggebrak para kader supaya sadar terhadap tugas ideologi PDI-P.

"Saya tidak akan melindungi kader yang tidak taat terhadap instruksi partai. Saya akan menggebrak hal yang seperti biasanya berkali-kali agar sadar terhadap tugas ideologi kita," kata Mega.

Ada sejumlah instruksi partai yang disampaikan Megaa dalam pidatonya. Di antaranya, ia memerintahkan seluruh kader PDI-P untuk bekerja keras mewujudkan cita-cita rakyat.

Baca juga: Megawati: Saya Tak Akan Lindungi Kader yang Tak Taat Instruksi Partai

Mega meminta semua jajaran partainya tak berhitung untung rugi kerja politik, ataupun mencari keuntungan pribadi.

"Jangan sekali-sekali punggungi rakyat, jangan berhitung untung rugi bagi kerja politik, jangan mencari keuntungan pribadi atau kelompok dari tugas ideologis ini," ujar dia.

Jika ada kader yang tak mau menjalankan instruksi ini, Mega bahkan mempersilakan mereka untuk meninggalkan PDI-P.

"Jika tidak siap silakan kalian pergi, keluar dari PDI-P. Siap atau tidak?!" teriak Mega yang kemudian disambut ucapan "siap" dari seluruh kader.

2. Dukung penuh sikap Jokowi soal Natuna

Mega menyatakan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo atas sikap terkait klaim China di perairan Natuna.

Ia sepakat bahwa perihal kedaulatan negara merupakan hal yang tak bisa diganggu gugat.