Pengamat: Kasus Komisioner KPU dan Harun Masiku Coreng Citra PDI-P

Kompas.com - 10/01/2020, 18:08 WIB
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-PPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Penangkapan politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai mencoreng citra PDI-P.

Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Pangi Syarwi Chaniago, kasus hukum terkait kader PDI-P dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan ini akan membuat publik bertanya-tanya tentang komitmen PDI-P dalam agenda pemberantasan korupsi.

"Kasus ini sedikit banyaknya mencoreng nama baik PDI-P, terutama publik akan bertanya soal komitmen PDI-P dalam agenda pemberantasan korupsi," ujar Pangi kepada Kompas.com, Jumat (10/1/2020).

Baca juga: Mengenal Harun Masiku, Politisi PDI-P Penyuap Wahyu Setiawan yang Kini Jadi Buron KPK

Oleh karena itu, ia berharap elite PDI-P tak menghambat agenda pemberantasan korupsi ke depannya.

Apalagi, selama ini PDI-P dinilai sebagai partai yang tidak akan melindungi koruptor.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri berkali-kali mengingatkan kadernya untuk tidak korupsi. 

"PDI-P harus kembali menunjukkan sikapnya, tak akan melindungi praktik tindak pidana korupsi dan suap menyuap," kata dia.

"Sikap dari elite sentral paling tidak, bisa menyelamatkan citra PDI-P yang punya mazhab tegak lurus pada agenda pemberantasan korupsi," kata dia.

Ia menilai, PDI-P harus bisa membersihkan nama baik partai yang ideologis dan tidak lelah dengan agenda pemberantasan korupsi, termasuk memulihkan kepercayaan rakyat. 

KPK sebelumnya menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Nasional
KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan 'New Normal' Diawasi Ketat

Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan "New Normal" Diawasi Ketat

Nasional
Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Nasional
Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Nasional
Mendagri Terbitkan Pedoman 'New Normal', Atur Protokol di Mal hingga Salon

Mendagri Terbitkan Pedoman "New Normal", Atur Protokol di Mal hingga Salon

Nasional
Pemerintah Diminta Susun Panduan 'New Normal' Bersama Pemda

Pemerintah Diminta Susun Panduan "New Normal" Bersama Pemda

Nasional
Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Nasional
Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Nasional
KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

Nasional
Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Nasional
Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Nasional
Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X