Jokowi Sebut Uni Eropa Sengaja Munculkan Isu Sawit Rusak Lingkungan

Kompas.com - 10/01/2020, 17:05 WIB
Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas  di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019). Rapat kabinet terbatas tersebut membahas perkembangan penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019). Rapat kabinet terbatas tersebut membahas perkembangan penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebutkan, Uni Eropa sengaja memainkan isu bahwa kelapa sawit dapat merusak lingkungan.

Menurut Jokowi, hal tersebut dilakukan agar minyak yang dihasilkan mereka dari biji bunga matahari tak kalah saing.

"Uni Eropa memunculkan isu tidak ramah lingkungan, sebetulnya apa sih mereka ngomong begitu? Karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari yang mereka hasilkan," kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional I PDI-P, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Baca juga: Sawit Didiskriminasi, Pemerintah RI Resmi Gugat Uni Eropa di WTO


Padahal, kata Jokowi, Indonesia saat ini memiliki 13 juta kebun kelapa sawit yang setiap tahun berproduksi.

Produksi minyak kelapa sawit tiap tahunnya lebih kurang mencapai 46 juta ton per tahun.

Namun, Jokowi kini mengaku tidak pusing dengan langkah Uni Eropa yang memblokir sawit dari Indonesia.

Sebab, Indonesia perlahan bisa memanfaatkan kelapa sawitnya sendiri untuk menghasilkan bahan bakar minyak Biodiesel 20 dan Biodiesel 30.

"Kamu tidak beli CPO kita enggak apa-apa, karena kita jadikan B20 dan tahun ini mulai B30. Ya kita pakai sendiri saja seperti tadi disampaikan Bu Mega," kata Jokowi disambut tepuk tangan kader PDI-P yang hadir.

Baca juga: RI Siap Hadapi Uni Eropa Terkait Diskriminasi Sawit di WTO

Jokowi mengklaim dengan implementasi B30 ini, maka Indonesia bisa menghemat Rp 110 triliun setiap tahunnya.

Dengan cara ini, Jokowi meyakini Indonesia bisa mencapai cita-cita Bung Karno, yakni berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

"Sehingga, kita tidak mudah ditekan siapa pun, negara mana pun," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

Nasional
Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Nasional
Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Nasional
Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Nasional
Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nasional
KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

Nasional
Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Nasional
Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Nasional
Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Nasional
Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Nasional
'Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu...'

"Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu..."

Nasional
Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X