Politikus Demokrat Dipanggil KPK Terkait Kasus Suap Imam Nahrawi

Kompas.com - 10/01/2020, 11:39 WIB
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya KOMPAS.com/Indra AkuntonoSekretaris Fraksi Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dijadwalkan memanggil anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Jumat (10/1/2020) ini.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Riefky akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada KONI.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IMR (mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi)," kata Ali dalam keterangannya.

Baca juga: Imam Nahrawi Sebut Kasusnya Segera Dilimpahkan

Ali belum mengungkap apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap Riefky, Jumat ini.

Namun, diketahui bahwa Riefky pernah menjabat sebagai Ketua Komisi X DPR RI yang salah satu mitra kerjanya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Diketahui, Imam dan asisten pribadinya, Miftahul Ulum, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dana hibah KONI dari Kemenpora Tahun Anggaran 2018.

Baca juga: Masa Penahanan Diperpanjang, Imam Nahrawi: Sabar dan Tetap Bahagia...

Imam diduga menerima suap melalui staf pribadinya, Miftahul Ulum, sebesar Rp 14,7 miliar selama rentang waktu tahun 2014-2018.

Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam juga diduga meminta uang senilai Rp 11,8 miliar.

Total penerimaan Rp 26,5 miliar tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X