Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Tanggapan Menhan yang Tak Tegas Soal Natuna | Ancaman Jokowi untuk Dubes

Kompas.com - 10/01/2020, 08:49 WIB
Dani Prabowo,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar terkait sikap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang tak tegas dalam menghadapi persoalan kedaulatan negara di Natuna, paling banyak dibaca oleh pembaca Kompas.com, Kamis (9/1/2020).

Selain kabar tersebut, juga ada berita soal ancaman Presiden Joko Widodo terhadap para duta besar Indonesia di negara sahabat, jika tak mampu bekerja dengan baik.

Berikut berita selengkapnya:

1. Tanggapan Prabowo soal ketegasan kasus Natuna

Prabowo mengaku tak mempersoalkan kritik masyarakat yang menganggapnya tak tegas terhadap persoalan kedaulatan Indonesia di Natuna.

"Enggak apa-apa (dianggap lembek). Silahkan saja bicara kita kan negara demokrasi orang boleh bicara apa saja," kata Prabowo usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Baca juga: Dikritik Tak Tegas soal Natuna, Ini Respons Prabowo

Prabowo sebelumnya dianggap tak tegas karena meminta semua pihak menyikapi penerobosan kapal China di perairan Natuna dengan tenang.

Kritikan pun datang. Namun, Prabowo tetap tak berubah sikap. Ia justru meminta agar seluruh pihak tidak memperkeruh suasana.

Sebab, Prabowo menjelaskan bahwa yang dimasuki oleh kapal China merupakan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia, bukan wilayah teritorial.

"Jadi kalau wilayah teritorial itu kedaulatan, itu 12 mil (dari lepas pantai). Lebih dari dari itu adalah ZEE dan kapal mana pun boleh masuk keluar," kata Prabowo.

Hanya saja, Prabowo menegaskan tak boleh ada kapal yang menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia.

Jika kapal asing ingin menangkap ikan di wilayah itu, maka harus mendapat izin dari pemerintah RI.

2. Ancaman Jokowi untuk dubes tak berprestasi

Jokowi mengancam akan mencopot duta besar yang kinerjanya tidak cemerlang.

Meski demikian, ia meminta Kementerian Luar Negeri membuat indikator penilaian terlebih dahulu.

"Saya minta terakhir ke Bu Menteri, ada sebuah KPI (key performance index) yang jelas, yang terukur. Prestasi ini dihitung dari mana sih? Harus ada angka-angka," kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri di Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Baca juga: Jokowi Ancam Copot Dubes Tak Berprestasi

Salah satu indikator yang bisa digunakan, sebut Jokowi, yaitu ekspor. Bila semakin tinggi nilai ekspornya, maka dapat menjadi nilai tambah tersendiri. Demikian pula sebaliknya.

"Ekspor naik berapa untuk China, untuk Amerika, untuk negara Afrika per duta besar. Biar jelas yang berprestasi sama yang tidak, yang harus diganti dan tidak," kata Jokowi.

Untuk menggenjot nilai ekspor di satu negara, Jokowi meminta para dubes untuk terus memperluas jaringan sambil melakukan pemetaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com