Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kasus Jiwasraya, PPP: Kami Tidak Alergi dengan Pansus

Kompas.com - 09/01/2020, 23:29 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PPP menyatakan mereka terbuka dengan usul pembentukan panitia khusus (pansus) Jiwasraya di DPR meski saat ini belum menyetujuinya.

Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, partai tidak alergi dengan pembentukan pansus.

"Kan pansus itu diusulkan ya, minimal oleh 25 (orang) dan lebih dari satu fraksi, nanti kita lihat. Tetapi sikap awal PPP kami tidak alergi dengan pansus. Artinya terbuka untuk terima pansus itu," kata Arsul di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Menurutnya, pansus merupakan instrumen DPR untuk turut mengawasi proses hukum kasus yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Sebut Sudah Ada 5 Fraksi Setuju Pansus Jiwasraya

Arsul tak sepakat bila pansus dikatakan bertujuan politis.

"Dari awal harus kita ingatkan juga bahwa tentunya nanti kalau kita sepakati ada pansus, ini bukan tujuan politis. Ini tujuan untuk membantu mengawal penegakan hukum dalam kasus Jiwasraya yang saat ini ditangani oleh Kejagung benar-benar on the track menurut hukumnya," ujarnya.

Arsul menilai krisis Jiwasraya memiliki kerugian dan dampak yang cukup luas.

Oleh karena itu, menurut dia, pansus merupakan salah satu cara yang tepat bagi DPR mengawal kasus tersebut.

"Kalau lihat spektrum kasus yang menyangkut Jiwasraya memang yang paling tepat menurut saya menggunakan pansus. Karena di sana ada hal-hal yang merupakan kewenangan lintas komisi," jelas Arsul.

Baca juga: Anggap Sarat Kepentingan Politik, PDI-P Tak Setuju Pansus Jiwasraya

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, hingga kini sudah ada lima dari sembilan fraksi yang setuju untuk membentuk Pansus Jiwasraya.

Lima fraksi itu, menurut Dasco, adalah NasDem, PKS, Gerindra, Demokrat, dan Golkar.

"Secara informal sudah ada lima fraksi yang kemudian setuju untuk Pansus Jiwasraya," kata Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Selanjutnya, DPR akan menggelar rapat pimpinan dan rapat badan musyawarah (bamus) untuk membahas usul pembentukan Pansus Jiwasraya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

Nasional
Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com