Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wahyu Setiawan Tersangka, Ketua KPU Lapor ke Presiden dan DPR

Kompas.com - 09/01/2020, 21:46 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman segera melaporkan status tersangka salah satu Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, kepada Presiden Joko Widodo.

Selain itu, Arief akan melapor kepada DPR.

"Saya mau menyampaikan, dengan ditetapkannya status Pak Wahyu sebagai tersangka, maka kami akan memberi tahukan ke pihak-pihak terkait. Pertama, tentu kepada presiden karena pengangkatan, pemberhentian (anggota KPU) itu kan dibuat oleh presiden," ujar Arief di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).

"Kami juga akan menyampaikan pemberitahuan kepada DPR. Karena kan proses rekruitmen (anggota KPU) itu di DPR ya," kata Arief lagi.

Baca juga: KPU Segera Gelar Pleno untuk Tentukan Status Wahyu Setiawan

Selanjutnya, KPU akan menyampaikan status Wahyu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sebab, proses hukum atas Wahyu menyangkut persoalan etik.

Sebelumnya, Arief mengatakan, pihaknya akan menggelar pleno untuk menentukan status Wahyu Setiawan sebagai penyelenggara pemilu.

Arief menyebut kasus suap yang melibatkan Wahyu Setiawan itu mempengaruhi kepercayaan publik kepada KPU.

"Karena kasus ini cukup penting bagi kami dan mempengaruhi kepercayaan publik kepada penyelenggara, maka kami akan melakukan rapat pleno," ujar Arief dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/1/2020).

Menurut Arief, berkaca kepada kasus yang pernah memimpa penyelenggara pemilu sebelumnya, KPU akan langsung mengambil sikap.

"Kami ambil inisiatif lebih awal untuk ditetapkan atas peristiwa ini. Tapi saya tentu harus mengambil keputusan dalam rapat pleno," kata Arief.

Baca juga: Wahyu Setiawan Tersangka, Ketua KPU: Kami Mohon Maaf Sebesar-besarnya

Lebih lanjut, Arief mengatakan, berdasarkan ketentuan dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggara pemilu atau anggota KPU pusat, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa akan diberhentikan sementara.

"Kemudian hal ini sampai dengan ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kalau memang bersalah, akan diberhentikan tetap. Kalau tidak bersalah, dia akan direhabilitasi," ucap Arief.

KPK menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus suap terkait penetapan anggota DPR 2019-2024.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, Wahyu ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK memulai penyidikan usai operasi tangkap tangan yang menjerat Wahyu Selasa (7/1/2020) lalu.

"Sejalan dengan penyidikan tersebut, KPK menetapkan 4 orang tersangka. Sebagai penerima, WSE (Wahyu Setiawan) Komisioner Komisi Pemilihan Umum," kata Lili dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/1/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDN Diserang 'Ransomware', Pakar: Harusnya ada 'Back-up'

PDN Diserang "Ransomware", Pakar: Harusnya ada "Back-up"

Nasional
Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Nasional
Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Nasional
BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

Nasional
Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Nasional
Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Nasional
PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

Nasional
Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Nasional
DPR Berencana Libatkan Lebih Banyak Pihak untuk Perbaiki Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

DPR Berencana Libatkan Lebih Banyak Pihak untuk Perbaiki Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

Nasional
Mendagri Lantik 3 Pj Gubernur: 2 Dipindah Tugas, 1 Stafnya Airlangga

Mendagri Lantik 3 Pj Gubernur: 2 Dipindah Tugas, 1 Stafnya Airlangga

Nasional
Merasa Terhina di Persidangan, SYL: Mestinya Negara Memberikan Penghargaan Kepada Saya

Merasa Terhina di Persidangan, SYL: Mestinya Negara Memberikan Penghargaan Kepada Saya

Nasional
Jokowi Klaim UU Cipta Kerja Jadi Faktor Utama Peningkatan Daya Saing RI

Jokowi Klaim UU Cipta Kerja Jadi Faktor Utama Peningkatan Daya Saing RI

Nasional
Berbagi Manfaat Saat Idul Adha, Antam Salurkan 238 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Berbagi Manfaat Saat Idul Adha, Antam Salurkan 238 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Nasional
Gerindra: Prabowo Belum Berpikir soal Presiden Kembali Dipilih MPR

Gerindra: Prabowo Belum Berpikir soal Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Peringkat Daya Saing RI Naik Jadi 27, Jokowi: Kalahkan Inggris hingga Turkiye

Peringkat Daya Saing RI Naik Jadi 27, Jokowi: Kalahkan Inggris hingga Turkiye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com