Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Pastikan Tak Ada Lagi Nelayan China Mencuri Ikan di Natuna

Kompas.com - 09/01/2020, 17:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Editor

Sumber Antara

KOMPAS.com - TNI memastikan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, tepatnya perairan Natuna, Kepulauan Riau, telah bersih dari aktivitas pencurian ikan oleh kapal nelayan China.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi mengatakan, hal tersebut didasarkan pada pengamatan udara yang dilakukan oleh pesawat TNI Angkatan Udara (AU).

"Berdasarkan pengamatan dari TNI AU melalui pengintaian udara, mereka, artinya kapal-kapal China yang waktu itu melakukan illegal fishing, sudah keluar dari ZEE kita setelah kunjungan Bapak Presiden ke Natuna," ujar Sisriadi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/1/2020), sebagaimana dikutip Antara.

Baca juga: Soal Natuna, Menperin Sebut Investasi dan Keamanan Beda Urusan

Sisriadi menambahkan, kehadiran Presiden Jokowi di Natuna ditangkap pemerintah China sebagai keseriusan pemerintah Indonesia dalam menegakkan kedaulatan.

"Saya kira itu dibaca dengan cermat oleh Beijing dan kapal-kapal nelayan yang di-back up oleh kapal coast guard mereka, dalam hal ini kapal pemerintah, sudah meninggalkan ZEE," kata dia.

Meski demikian, Sisriadi mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi telah memberi instruksi agar pengamanan di perairan Natuna tidak dilonggarkan.

TNI pun berkomitmen untuk tetap melakukan operasi siaga yang sifatnya rutin.

Baca juga: Pemerintah Kirim Kapal Nelayan Bercantrang ke ZEE Natuna, Setuju?

"Untuk intensitasnya, kami melihat perkembangan situasi taktis di lapangan bagaimana," kata mantan Kepala Dinas Penerangan TNI AD ini.

Informasi mengenai bersihnya perairan Natuna dari kapal nelayan dan coast guard China juga disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

"Sekarang untuk untuk Natuna, di area yang kemarin diributkan itu sudah tidak ada lagi coast guard China maupun nelayan China. Sudah keluar," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).

Oleh karena itu, saat ini tidak akan ada lagi polemik atau keributan terkait dengan pelanggaran kedaulatan negara.

Baca juga: Tersisa 14.831 Bidang Tanah di Natuna yang Harus Disertipikatkan

Sebab, kata dia, kapal-kapal China tersebut tidak lagi menghidupkan radar Automatic Identification System (AIS)-nya.

"Biasanya kemarin kan sangat provokatif. Masuk kapal menghidupkan gitu seakan-akan nampak, sekarang sudah tidak ada semua," kata dia.

Dengan demikian, kata dia, saat ini tidak perlu diributkan lagi.

Apalagi wilayah Natuna akan diisi dengan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan pemerintahan secara proporsional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com