Kala Jokowi, Anies, dan Ridwan Kamil Duduk Bersama Mencari “Obat” Banjir Jakarta

Kompas.com - 09/01/2020, 17:04 WIB
Tampilan banjir Jakarta dari helikopter yang mengangkut Kepala BNPB Doni Monardo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat mereka meninjau kondisi banjir terkini pada Rabu (1/1/2020). DOKUMENTASI BNPBTampilan banjir Jakarta dari helikopter yang mengangkut Kepala BNPB Doni Monardo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat mereka meninjau kondisi banjir terkini pada Rabu (1/1/2020).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Tingginya curah hujan disinyalir menjadi penyebab banjir di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat pada 1 Januari 2020.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan yang terjadi di Jabodetabek pada awal tahun 2020 merupakan yang paling ekstrem sepanjang sejarah.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Herizal menyatakan, curah hujan pada awal 2020 ini merupakan yang tertinggi selama ada pencatatan curah hujan sejak 1866.

"Curah hujan ekstrem awal tahun 2020 ini merupakan salah satu kejadian hujan paling ekstrem selama ada pengukuran dan pencatatan curah hujan di Jakarta dan sekitarnya," kata Herizal dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1/2020).

Baca juga: Angin Monsun Asia Picu Hujan Lebat di Sulawesi Selatan, BMKG: Waspada Gelombang Tinggi

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ini masih mungkin terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Jabodetabek. 

Menurut Deputi Bidang Meteorologi BMKG Mulyono R Prabowo, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprediksi turun di wilayah Jabodetabek pada periode 8-12 Januari 2020.

Sejurus dengan itu, Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia mengeluarkan peringatan bagi warganya untuk mewaspadai curah hujan yang sangat tinggi yang akan terjadi di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya hingga 12 Januari 2020.

Ancaman banjir di tengah cuaca ekstrem ini pun membuat Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas yang diikuti tiga kepala daerah, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Rapat juga diikuti oleh sejumlah menteri dan pimpinan lembaga, antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BNPB Doni Monardo.

Mencari "obat" banjir 

Presiden pun meminta semua pihak untuk mencari "obat" agar persoalan serupa tak berulang. 

“Saya mengajak kita semua untuk mengevaluasi total sistem pengendalian banjir dan bencana alam dari hulu sampai hilir, sehingga kita memiliki strategi besar jangka pendek, menengah, dan panjang,” kata Presiden saat membuka ratas, seperti dilansir dari laman BNPB.

Kepala Negara menyatakan, pemerintah sebenarnya telah memiliki strategi besar dalam upaya penanganan banjir di wilayah dari hulu ke hilir yang telah dibuat sejak lama.

Namun, persoalannya, strategi besar itu urung direalisasikan lantaran kurangnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam eksekusinya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19, KPK: Kami Sudah Mendeteksi Sejak Awal

Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19, KPK: Kami Sudah Mendeteksi Sejak Awal

Nasional
Mensos Juliari Batubara Tiba di Gedung KPK

Mensos Juliari Batubara Tiba di Gedung KPK

Nasional
KPK: Sejak Awal Pandemi, Kami Sudah Ingatkan Kemensos untuk Hati-hati Terkait Bansos

KPK: Sejak Awal Pandemi, Kami Sudah Ingatkan Kemensos untuk Hati-hati Terkait Bansos

Nasional
Barang Bukti Kasus Dugaan Suap Bansos Kemensos: 7 Koper hingga Uang Tunai

Barang Bukti Kasus Dugaan Suap Bansos Kemensos: 7 Koper hingga Uang Tunai

Nasional
Selain Rupiah, Dalam OTT Terkait Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19 KPK Amankan Uang Dollar AS dan Singapura

Selain Rupiah, Dalam OTT Terkait Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19 KPK Amankan Uang Dollar AS dan Singapura

Nasional
Begini Konstruksi Kasus Dugaan Suap Bansos Penanganan Covid-19 yang Menjerat Mensos Juliari

Begini Konstruksi Kasus Dugaan Suap Bansos Penanganan Covid-19 yang Menjerat Mensos Juliari

Nasional
Berawal dari Laporan Masyarakat, Begini Kronologi OTT Dugaan Suap Bansos Covid-19 di Kemensos

Berawal dari Laporan Masyarakat, Begini Kronologi OTT Dugaan Suap Bansos Covid-19 di Kemensos

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap Bansos Covid-19 di Kemensos, Mensos Juliari Masih Diburu

KPK Tahan 3 Tersangka Suap Bansos Covid-19 di Kemensos, Mensos Juliari Masih Diburu

Nasional
Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19 di Kemensos, KPK Tetapkan 5 Tersangka

Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19 di Kemensos, KPK Tetapkan 5 Tersangka

Nasional
OTT Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19, KPK Amankan 6 Orang

OTT Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19, KPK Amankan 6 Orang

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap Bansos Covid, KPK Minta Mensos Juliari Batubara Serahkan Diri

Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap Bansos Covid, KPK Minta Mensos Juliari Batubara Serahkan Diri

Nasional
KPK Tetapkan Mensos Juliari Batubara Tersangka Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19

KPK Tetapkan Mensos Juliari Batubara Tersangka Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19

Nasional
Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X