Kinerja Satgas Saber Pungli Akan Dievaluasi

Kompas.com - 09/01/2020, 16:35 WIB
Mahfud MD setelah melakukan rapat koordinasi khusus dengan sejumlah menteri dan pejabat dari berbagai lembaga di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020). KOMPAS.com/FIRDA ZAIMMATUL MUFARIKHAMahfud MD setelah melakukan rapat koordinasi khusus dengan sejumlah menteri dan pejabat dari berbagai lembaga di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD akan mengevaluasi kinerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ( Satgas Saber Pungli).

Evaluasi itu dilakukan menyusul masa kerja Satgas Saber Pungli yang telah habis per 31 Desember 2019 dan diperpanjang hingga April 2020.

"Saber Pungli SK-nya sudah habis tanggal 31 Desember 2019 dan diperpanjang lagi dulu sampai April 2020," ujar Mahfud seusai rapat dengan Satgas Saber Pungli di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).

"Paling lama sampai April karena kami akan evaluasi kerja dan tata hukumnya," lanjut dia.

Baca juga: Tito Karnavian Titip Pesan ke Idham Azis soal Satgas Saber Pungli...

Nantinya SK tersebut akan diperbarui lagi sekitar Maret atau April 2020.

Mahfud mengatakan, saat ini Satgas Saber Pungli bertindak sebagai salah satu unit dari pemberantasan korupsi.

Namun, cakupannya berada di eksekutif karena lebih banyak mengawasi tenaga administrasi mengingat pungli-pungli itu terjadi di sekitar sana sehingga ditangkapi oleh Saber Pungli.

"Nah, pertanyaan sering muncul itu, kalau tindakan pidana mestinya polisi dan kejaksaan, ini kok bisa ada sipil? Sebenarnya tidak salah, karena di dalam praktiknya kalau terjadi tindak pidana memang yang turun polisi melalui aparat resmi," kata dia.

Baca juga: Kapolri Baru Diminta Aktifkan Lagi Saber Pungli

Sesungguhnya, kata dia, Saber Pungli hanya sebagai pengumpan.

Dengan demikian, ke depan, pihaknya akan memperbaiki struktur dari Satgas Saber Pungli agar secara hukum pelaksanaannya lebih tepat secara yuridis.

"Karena yang menjadi dasar (pembentukan Saber Pungli) kan ada Peraturan Presiden dan Keputusan Menko Polhukam. Nanti masih akan diperbaiki lagi," kata dia.

Evaluasi itu juga, kata dia, dilakukan dalam rangka memperkuat semua lini yang memungkinkan untuk memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

Nasional
UPDATE:  Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

UPDATE: Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

Nasional
LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X